Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan, Theresia Mahuze mengatakan, berkaca pada Pemilu 2024 yang dihelat 14 Februari 2024 lalu, di mana pasca penetapan rekapitulasi perolehan suara, Papua Selatan terdapat 7 perkara Perselisihan Hasil Pemilu yang teregistrasi ke MK. Namun, dari 4 perkara atau 3 perkara itu, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan Dismisal, sementara tiga perkara dilanjutkan.
"Artinya melalui proses sidang dan oleh Mahkamah Konstitusi putusan akhir MK adalah menolak seluruh permohonan pemohon, sehingga provinsi dengan instruksi dari KPU segera pada waktu itu melaksanakan penetapan perolehan kursi dan juga penetapan caleg terpilih,"ungkap Theresia di sela-sela sosialisasi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada tahun 2024, yang digelar KPU PPS di Swiss-belhotel Merauke, Sabtu (14/9/2024).
Untuk wilayah Papua secara keseluruhan, kata Theresia, Papua Selatan dan Papua Tengah yang melaksanakan lebih dahulu penetapan perolehan kursi, dan juga penetapan caleg terpilih.
"Kami berharap untuk perselisihan ini tidak ada, atau sero sengketa,"ucapnya.
Pilkada menyisakan 75 hari lagi, lanjut Theresia, KPU PPS berkomitmen agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Bila melewati jadwal tahapan, sambung dia lagi, maka berpotensi menimbulkan sengketa.
"KPU Kemudian pada saat ini juga ada tahapan pemutaran data pemilih yang sedang berlanjut nah sehingga nanti pada tanggal 22 September itu KPU akan melaksanakan dua kegiatan yaitu pertama penetapan DPT daftar pemilih tetap dan juga penetapan calon", tandasnya.
Sekadar diketahui, sosialisasi sehari itu dihadiri 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati di 4 Kabupaten cakupan Papua Selatan.
Adapun empat narasumber yang menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut, yakni Hakim MK RI, Daniel Yusmic Foekh, Agens Natasia dari Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Romi Maulana selaku Tenaga Ahli KPU RI dan Kepala PTUN Jayapura, Yusak Sindar, mewakili Mahkamah Agung RI.
No comments:
Post a Comment