10 Tahun Jokowi, Menhub Sebut Keberhasilan Pemerintah Wujudkan Transformasi Transportasi

 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (kiri) sebagai narasumber, dalam diskusi yang ddipandu executive chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, dalam acara Jakartaglobe.id Forum dengan tema “Konektivitas Kunci Pemerataan Ekonomi” yang diselenggarakan B-Universe di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat 20 September 2024

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun infrastruktur konektivitas, terutama transportasi di Indonesia sebagai negara kepulauan, telah membawa visi dan perintah yang spesifik.

Menurut Budi, Presiden Jokowi memiliki visi jelas mengenai pentingnya konektivitas untuk menyatukan Indonesia. Fokusnya bukan hanya di Jawa, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Indonesia, agar pembangunan merata dan melibatkan seluruh daerah pelosok.

“Keterhubungan dari konektivitas itu harus terjadi untuk mempersatukan Indonesia. Itu adalah visi yang jelas yang diberikan kepada kami. Namun, ada hal spesifik, jangan hanya bangun di Jawa, tetapi juga di pelosok-pelosok,” ujarnya dalam Jakartaglobe.id Forum di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas daratan 1.922.570 kilometer persegi dan luas perairan 3.257.483 kilometer persegi menghadapi tantangan tersendiri. Presiden Jokowi dipercaya untuk mencari cara inovatif dalam pembangunan infrastruktur.

"Pemimpin seperti ini tidak mudah ditemui, karena tidak banyak yang mau mengambil risiko besar dalam proyek besar," imbuhnya.

Budi menambahkan bahwa pembangunan transformasi transportasi perkotaan, seperti MRT (mass rapid transit), BRT (bus rapid transit), dan LRT (light rail transit), merupakan bagian dari transformasi kota-kota besar. Infrastruktur ini tidak hanya menyelesaikan masalah kemacetan, tetapi juga menjadi dasar bagi konsep kota berkelanjutan di masa depan.

“Nah, jika format ini dibangun oleh Pak Presiden, maka kemacetan akan berkurang dan konsep kota berkelanjutan dapat tercapai,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menyoroti pentingnya peran lembaga swasta dalam pembangunan infrastruktur konektivitas di Indonesia. Menurut Enggartiasto, penerus Jokowi, Prabowo Subianto, juga sependapat bahwa keterlibatan sektor swasta harus lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada dana negara.

“Pak Jokowi dan Pak Prabowo telah menegaskan bahwa sektor swasta harus diberikan kesempatan pertama untuk membangun infrastruktur transportasi. Jika mereka tidak mau atau tidak mampu, mungkin karena risikonya terlalu besar, maka BUMN dapat mengambil alih proyek tersebut,” kata Enggartiasto, yang juga menjabat sebagai ketua eksekutif B-Universe Media Holdings, kepada wartawan di sela-sela forum.

Anggaran negara, menurut Enggartiasto, seharusnya menjadi pilihan terakhir jika baik sektor swasta maupun BUMN tidak dapat mendanai pembangunan sektor transportasi.