Papua resmi memiliki 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah dan yang terakhir disahkan menjadi Undang-Undang adalah Provinsi Papua Barat Daya.
Pembentukan empat provinsi tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih. Dengan provinsi baru maka wilayahnya lebih sempit, dan memudahkan untuk pengaturan masyarakat dan memperbanyak infrastrukturnya.
Permintaan rakyat Papua tercapai ketika pemerintah meresmikan 4 daerah otonomi baru. Pulau Papua yang luasnya lebih dari 400.000 KM2 terlalu besar jika hanya memiliki 2 provinsi (Papua dan Papua Barat).
Oleh karena itu memang perlu dilakukan pemekaran wilayah agar masyarakatnya lebih sejahtera, karena pengaturannya lebih mudah (berkat dekatnya jarak ke kantor pemerintah provinsi). Selain itu, aspirasi masyarakat Papua pun terjawab.
Para penjabat gubernur juga sudah dilantik, yakni Ribka Haluk sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Apolo Sapanfo sebagai penjabat Gubernur di Papua Selatan, Nikolaus K sebagai penjabat di Papua Pegunungan Tengah dan Muhammad Musa’ad sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembentukan daerah-daerah otonom baru Papua untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil Papua.
Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam artian, saat ada provinsi baru maka pembangunan akan dipercepat. Penyebabnya karena ada anggaran APBD dan penambahan dana APBN dari pemerintah pusat.
Logikanya, selama ini Papua hanya memiliki 2 provinsi, dan dana APBN dari keduanya diwujudkan jadi infrastruktur dan fasiltias ke seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih. Namun ketika ada 6 provinsi karena ada DOB baru, maka jumlah dana APBN meningkat. Otomatis pembangunan akan meningkat karena dananya bertambah.
Pembangunan di Papua memang perlu ditingkatkan agar merata. Jadi, tak hanya kota besar seperti Jayapura atau Merauke yang mendapatkan infrastruktur bagus. Namun juga wilayah lain seperti Nabire, Yahukimo, dll. Pemerataan pembangunan sangat diperlukan agar masyarakatnya makin maju.
Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat tak hanya berupa jalan dan jembatan, tetapi juga gedung sekolah. Jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung sekolah baru, mulai dari TK sampai SMA. Anak-anak Papua bisa sekolah di sana dan tidak harus pergi ke kota lain karena di wilayahnya tidak ada SMA.
Untuk membayar SPP maka mereka bisa mengajukan beasiswa otonomi khusus (otsus). Dengan beasiswa ini maka biaya sekolah tak usah dipikirkan lagi. Beasiswa juga didapatkan bagi anak Papua yang ingin kuliah, baik di Papua maupun di Jawa, bahkan di luar negeri.
Dengan pembangunan sekolah plus beasiswa maka warga Papua akan makin maju karena pola pikirnya berubah dan jadi makin positif serta modern. Mereka yang memiliki ijazah tinggi bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Atau, mereka juga bisa merintis bisnis dan jadi wirausaha yang memiliki penghasilan tinggi. Taraf hidupnya akan meningkat.
Percepatan pembangunan juga dilakukan untuk pemerataan jaringan listrik dan telekomunikasi. Listrik dan sinyal telepon serta internet harus merata. Tujuannya agar anak-anak Papua bisa belajar lewat video edukasi di internet. Pemerataan wajib dilakukan di segala bidang karena rakyat Papua adalah rakyat Indonesia.
Herman Yoku selaku Anggota MRP Pokja Adat mengatakan, DOB hadir untuk kesejahteraan Papua. Dirinya mengajak warga untuk bersatu membangun daerahnya masing-masing kearah yang lebih baik, sesuai Provinsi baru yang telah terbentuk.
Pembangunan di seluruh Papua merupakan cara untuk memajukan rakyatnya. Dengan dana hibah maka bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasiltias-fasilitas bagi rakyat. Terlebih ketika belum ada pembagian dana APBN karena provinsinya baru saja berdiri, sehingga wajib ada penyesuaian dan masa tunggu.
Jika dana hibah sudah diserahkan maka akan langsung digunakan untuk kepentingan rakyat Papua. Misalnya untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti RS dan Puskesmas, yang lengkap dengan alat kesehatan dan tenaga medis berpengalaman. Dengan banyaknya Puskesmas maka masyarakat akan tetap sehat, terlebih ketika masih ada ancaman penyakit seperti corona dan malaria.
Pemerintah provinsi Papua juga berjanji akan melakukan pengawasan serta bantuan sehingga ketiga pemimpin DOB bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar. Dengan bantuan ini maka mereka tidak merasa sendirian. Melainkan akan berterima kasih karena dipermudah dan dilancarkan tugas-tugasnya, dan tidak menghadapi birokrasi yang panjang.
Pembentukan 4 DOB Papua akan berdampak positif ke seluruh rakyat Papua. Pertama, akan ada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung sekolah. Mobilitas jadi lancar dan anak-anak Papua bisa sekolah tinggi. Mereka juga bisa jadi sarjana dengan bantuan beasiswa otsus. Dengan ijazah S1 maka mereka mendapatkan pekerjaan dan mengubah hidupnya jadi lebih baik
No comments:
Post a Comment