Kabar Baik, Pemkab Karawang Segera Salurkan BLT BBM ke Nelayan, Total Ada 3.511 Calon Penerima

 

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM ke nelayan.

Dari data Dinas Perikanan Karawang tercatat ada sebanyak 3.511 calon penerima bantuan dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang.

"Sebanyak 3.511 calon penerima BLT BBM dari alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Karawang, Satia Saptana, pada Rabu (26/10/2022).

Sapta menerangkan, data itu masih calon penerima. Pasalnya, pihak Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil Karawang tengah melakukan verifikasi data agar tidak ada data dobel.

"Artinya para nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemda karawang ini yang belum mendapatkan bantuan apapun, baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat," ucapnya.

Untuk penyalurannya, kata Sapta, akan dikirimkan langsung ke rekening penerima melalui Bank BJB.

Artinya, penerima yang sudah diterdaftar dan mengisi data bisa langsung mengambil di ATM maupun di bank BJB.

"Waktunya segera karena sudah masuk menggunakan anggaran APBD Perubahan. Tinggal membereskan validasi data saja," katanya.

Sapta menambahkan, BLT BBM ini diberikan untuk menekan laju inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Maka dia berharap para nelayan penerima BLT BBM agar dapat memanfaatkan dengan baik, tidak digunakan untuk foya-foya.

"Kami berharap ini suatu anugrah kita, manfaatkan dengan baik untuk kebutuhan rumah tangga kita jangan dipakai foya-foya," tandasnya.

Sebanyak 6.000 pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Karawang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM akhir tahun ini.


Nominal BLT BBM itu sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk selama tiga bulan. Bantuan itu akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600 ribu.

Plt. Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan UKM Karawang, Ade Sudiana mengatakan nilai bantuan yang akan dikucurkan sebesar Rp 600 ribu.

Bantuan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat itu senilai Rp 3,6 miliar.

"Kompensasi BBM ini rencananya digulirkan selama tiga bulan, dari Oktober sampai Desember 2022 dengan besaran Rp 200 ribu tiap bulannya. Diberikan sekaligus sebesar Rp 600 ribu," kata Ade, pada Rabu (27/10/2022).

Ia menuturkan, data 6 ribu tersebut merupakan pelimpahan dari 26 ribu pelaku UMKM yang sempat diusulkan Dinkop Karawang mendapat bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

"Data 6.000 itu mereka yang gak lolos kuota BPUM dan dialihkan ke kompensasi BBM, karena berdasarkan database Dinas Sosial Karawang, yang 6 ribu ini gak pernah sekalipun dapat bantuan," jelasnya.

Ade menyebut, bantuan ini menjadi stimulan untuk pelaku usaha itu demi meredam inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Dia berharap melalui penyaluran bantuan BBM dapat meringankan beban pelakh usaha yang terpukul akibat melambungnya harga BBM.

"Mudah-mudahan dengan kompensasi BBM ini bisa bermanfaat dan meringankan beban pelaku UMKM," kata Ade.