Wapres: Subsidi BBM Dialihkan untuk Masyarakat Tidak Mampu

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan untuk masyarakat yang berhak atau tidak mampu. Pasalnya, subsidi BBM selama ini dinikmati oleh golongan mampu.

“Bahwa yang selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran, karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya, ya’ta’u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak,” terang Wapres dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Kamis (8/9/2022).

Oleh sebab itu, harga BBM di pasaran menjadi lebih tinggi karena subsidinya dicabut. Namun, bagi masyarakat kurang mampu yang turut terdampak atas kebijakan ini, pemerintah tetap memberikan kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) BBM. 

“Selama ini (subsidi) tidak sampai (ke sasaran), karena itu diambil. Karena (subsidi) diambil (maka) bansos BBM yang kita berikan. Jadi, kita mulai lakukan penataan-penataan,” tegas Wapres.

“Dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya itu kemudian ada kenaikan (harga). Sebenarnya bukan kenaikan, tapi penyesuaian. Normalisasi harga pada harga keekonomian,” imbuhnya.

Sebenarnya perlunya penyesuaian harga BBM, menurut Wapres, bukan semata-mata sebagai dampak penarikan subsidi tetapi juga dipengaruhi situasi global. 

“Sebab dampak itu tentu ada, dan itu juga dampak global. Akibat daripada situasi global, kemudian krisis energi, ini berdampak di seluruh dunia bukan hanya Indonesia,” terangnya.

Saat ditanya mengenai pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap upaya memberantas kemiskinan ekstrem di tanah air, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha agar kemiskinan ekstrem tidak naik, salah satunya dengan terus menyalurkan bansos.

“Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat daripada itu dan terus untuk menjaga. Karena pemerintah kan sudah punya target kemiskinan ekstrem 2024 nol persen,” urainya. 

Adapun seberapa jauh dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat miskin ekstrem, kata Wapres, kajian dan penelitiannya akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi, BPS yang nanti akan terus memantau dan menyampaikan informasinya kepada pemerintah. Dan pemerintah akan terus mengawal, memantau semua akibat-akibat yang terjadi,” ujarnya.

Terakhir, mengenai adanya reaksi penolakan berupa demonstrasi dari beberapa kalangan terhadap penyesuaian harga BBM ini, Wapres menegaskan bahwa pemerintah mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Yang demo, ya saya kira kita semua paham di negara demokrasi aspirasi itu kan boleh disalurkan. Karena itu, ya demo tentu bagian daripada demokrasi,” pungkasnya.