Langkah Pemerintah untuk Menerapkan PPKM Darurat Dinilai Sudah Tepat

 

Jakarta: Pemerintah dinilai sudah tepat dalam mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini diambil sebagai respons melonjaknya kasus covid-19 di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
 
Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Bagong Suyanto mengatakan upaya pemerintah diharapkan bisa mempercepat penanganan pandemi. Meski begitu, ia menyebut penerapan PPKM Darurat ini harus dilakukan berdasarkan indikator status daerahnya.
 
"Masing-masing daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri berdasarkan variasi masalahnya. Surabaya juga jangan di-gebyah uyah. Mungkin situasi kaya di satu kelurahan itu bisa beda dengan kelurahan lain. Jadi perlu dikaji," kata dia kepada wartawan, Senin, 5 Juli 2021.

Ia mencontohkan dampak kebijakan ini kepada dunia usaha, terutama pabrik yang mempekerjakan ribuan karyawan akan terasa lebih berat. Menurut dia, situasi saat ini akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan produktivitas karyawan.
 
Untuk itu, ia menilai keputusan pemerintah yang memberikan pengecualian bagi pabrik yang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat sudah tepat. Misalkan dengan tetap mengizinkan 100 persen WFO dengan prinsip kehati–hatian.
 
"Tidak bisa diberlakukan seragam semua. Saya kira itu yang penting. Ini dampak pandemi sudah di lintas kelas. Bagi pekerja, kelas pengusaha pun terkena. Kalau mereka tidak dapat kompensasi, ekonomi Indonesia bisa kolaps bener ini," ujar dia.
 
Di Surabaya, sejumlah pabrik terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan pemerintah, termasuk PT HM Sampoerna Tbk. Perusahaan tersebut juga terus meningkatkan protokol kesehatan dan sanitasi di seluruh fasilitasi produksi dan operasional.
 
Selain itu, Sampoerna juga mendorong para karyawannya untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi. Sampoerna juga ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi gotong royong. Hingga saat ini, sekitar 9.000 karyawan telah menerima vaksin covid-19.
 
Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto sebelumnya juga mendukung penerapan PPKM Darurat. Ia menyatakan, langkah pemerintah untuk menerapkan PPKM Darurat sudah tepat.
 
"Untuk itu kami juga meminta agar masyarakat berkomitmen untuk menjalankan aktivitas dengan disiplin tinggi dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini untuk mencegah sistem kesehatan kolaps karena banyaknya kasus positif covid-19," pungkas dia