IDI Dukung Vaksinasi Mandiri untuk Percepat Target Vaksinasi Nasional

 

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, pihaknya setuju dengan wacana pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Dia menilai, vaksinasi mandiri justru dapat mempercepat target vaksinasi Covid-19 secara nasional. "Bisa mempercepat cakupan 70 persen penduduk, sehingga IDI mendukung," ujar Slamet saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Menurut Slamet, apabila waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mencapai 70 persen penduduk yang divaksinasi cukup lama, maka dengan vaksinasi secara mandiri akan membantu memenuhi kuota penduduk yang harus divaksinasi. Sehingga, target mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dicapai secepat-cepatnya. "Jadi semakin cepat selesai (vaksinasi) semakin baik. Misalnya ada 180 juta penduduk yang harus divaksin, jika selesai lebih cepat maka tak perlu booster (penguat) sehingga sudah bisa tercapai herd immunity," tutur Slamet. Namun, Slamet memberikan saran kepada pemerintah atas wacana vaksinasi mandiri.

Dia menyebutkan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan harga vaksinasi mandiri. "Seperti mengendalikan tes antigen/rapid/PCR. Bisa saja bisnis , tapi harus dikendalikan, pemerintah harus menentukan batas atas vaksinasi mandiri," ucap Slamet. Dikonfirmasi secara terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan rencana vaksinasi belum final sehingga harus dimatangkan terlebih dahulu. Dia pun menegaskan, saat ini pemerintah masih fokus kepada pelaksanaan vaksinasi program pemerintah. 

"Belum ada pembahasan lebih lanjut. Masih konsentrasi pada pelaksanaan vaksinasi pemerintah," tutur Nadia, Selasa.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengatakan, pemerintah akan membuka opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya. Perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Syaratnya, vaksin tersebut harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih vaksinasi. "Bolehnya untuk korporasi. Jadi korporasi mau beli (vaksin Covid-19), dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1/2021).

Menurut pakar Sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri berpotensi menggagalkan target pemerintah dalam mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 vaksinasi harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dalam populasi. 

Di Indonesia sendiri, kelompok yang berisiko terdiri dari petugas pelayan publik dan warga lansia yang sudah memiliki komorbid (penyakit penyerta). "Ketika ada sekelompok orang yang punya uang lebih dan mendapatkan akses memadai dari yang lain ini sebenarnya merusak yang sudah dibangun. Berisiko menggagalkan target herd immunity," ujar Sulfikar dalam diskusi "Potret Gerakan Digital Indonesia 2020" yang digelar secara virtual oleh Change.org, Senin (18/1/2021). "Juga secara etika ini tidak etis sebab dia mengambil jatah orang lain," tuturnya.

Sulfikar pun mengingatkan bahwa vaksinasi mandiri bersifat komersial. Sehingga, idealnya vaksin yang digunakan pun sudah komersial. Apabila kondisinya demikian, dia menyebut idealnya vaksinasi secara mandiri dilakukan pada 2022.