5 Tanggapan Istana untuk Gatot Nurmantyo: Tidak Mendasar, Kebabalasan dan Halusinasi

 

JAKARTA – Pernyataan mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo mendapat tanggapan dari Istana.

Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut, pernyataan Gatot itu tidak mendasar, kebabalasan dan halusinasi.

Pertama, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyebut, pemberhentian Gatot didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.

“Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI,” tuturnya, Rabu (23/9).

Karena itu, tidak benar jika pecopotan Gatot karena memerintahkan jajarannya memutar film G30S PKI.

“Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S,” kata Donny.

Donny menegaskan, terlalu jauh bila Gatot mengaitkan pergantian Panglima TNI dengan instruksi pemutaran film G30S PKI.

“Saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau,” tambah dia.

Menurut Donny, semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun.

Oleh karena itu Donny menegaskan bahwa Gatot tidak diberhentikan di tengah masa jabatan.

“Beliau tidak dicopot di tengah jalan kan? Beliau memang sesuai dengan masa jabatan dan sifatnya rutin,” jelas Donny.

Kedua, KSP juga menyebut bahwa Gatot Nurmantyo sengaja mengembuskan isu PKI, bertepatan dengan jelang 30 September.

Karena itu, Donny menyampaikan, pemerintah biasa saja menanggapi isu tersebut.

“Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September,” kata Donny.

“Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik, ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah berkaitan PKI.”

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Pemerintah, sama sekali tidak ada kaitannya dengan PKI.

Donny mengklaim, pemerintah bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara bukan untuk kelompok kepentingan tertentu apalagi PKI.

“Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang.”

“Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?” tanya Donny.

Ketiga, tudingan Gatot yang menyebut RUU HIP sebagai bentuk membangun nilai-nilai PKI tidak terbukti.

Apalagi RUU tersebut sudah berganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Sekarang RUU HIP itu sudah berganti dengan RUU BPIP yang mengatur tugas, pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” tuturnya.

Keempat, Donny menyebut bahwa pernyataan Gatot Nurmantyo iyu tidak berdasar, halusinasi dan kebabalasan.

“Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segala tudingan itu tidak berdasar, halusinatif dan agak kebablasan menurut kami,” tegas Donny.

Kelima, soal Hari Pancasila pada 1 Juni untuk membangkitkan nilai-nilai PKI, Donny menjelaskan, 1 Juni 1945 merupakan momentum Proklamator RI Bung Karno berpidato di depan peserta sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

“Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI.”

“Ya, menghormati hari itu sebagai hari pertama kali Pancasila itu disampaikan secara terbuka, di depan sidang BPUPKI,” tegas Donny.

Menurut Donny, peringatan itu sebagai bentuk upaya negara agar ingat dan paham sejarah Pancasila.

Dia juga menekankan bahwa proses pengesahan Hari Pancasila tidak mendadak.

“Ada prosesnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni?”

“Jadi sekali lagi itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan antara hari Lahir Pancasila dengan PKI,” jelas dia.

Sumber : https://www.repelita.com/5-tanggapan-istana-untuk-gatot-nurmantyo-tidak-mendasar-kebabalasan-dan-halusinasi/