Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) menyampaikan beberapa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengikuti Rapat Terbatas melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4).
Beberapa poin arahan yang disampaikan Presiden, adalah sebagai berikut:
Pertama, adalah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Kepala BNPB, Presiden menekankan pentingnya secara teknis diatur dengan baik, sehingga tidak ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah, kemudian juga disusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan/panduan bagi daerah dalam melaksanakan PSBB.
”Intinya adalah daerah dalam melakukan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya, termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional. Termasuk juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memperhatikan social distancing dan physical distancing,” ujar Doni.
Dalam beberapa hal, menurut Doni, kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang. Namun demikian, Doni menyampaikan pemerintah sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan.
”Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat,” imbuh Doni.
Kedua, Presiden juga meminta kepada Gugus Tugas beserta dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kemampuan rapid test.
”Memang kita sadari bahwa tidak mudah ternyata untuk mendapatkan alat peralatan yang berhubungan dengan rapid test karena dengan semakin banyaknya negara-negara terdampak, bahkan negara-negara besar sekalipun. Semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 ini,” kata Doni.
Lebih lanjut, menurut Doni, Presiden menegaskan ulang tentang prioritas terhadap siapa yang harus melaksanakan rapid test. ”Yang pertama adalah dokter, para perawat dan keluarga mereka, serta masyarakat yang terdampak langsung atau berpotensi terdampak dari Covid-19 ini,” urai Doni.
Ketiga, Presiden memerintahkan agar laboratorium meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan, baik dengan cara PCR dan juga dengan teknik-teknik lainnya.
”Dan kami Gugus Tugas beberapa hari yang lalu telah mengundang kepala Eijkman untuk menerima bantuan dana sebesar Rp14 miliar yang diharapkan Lembaga Eijkman bisa sesegera mungkin meningkatkan kemampuannya dalam pemeriksaan,” jelas Doni.
Keempat, adalah masalah alat pelindung diri (APD). Doni menyampaikan bahwa APD bukan hanya masalah domestik kita tetapi APD menjadi masalah global hari ini.
”Ada negara yang mengambil alih sebuah proses pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi alhamdulillah berkat kerja sama dari sejumlah pihak, baik perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan dan para peneliti kita,” ujarnya.
Kemungkinan besar, menurut Doni, pada periode yang akan datang akan bisa memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang telah mendapatkan sertifikasi dari WHO, sehingga ketergantungan untuk mendapatkan bahan baku APD dari luar negeri akan bisa teratasi.
”Sejauh ini sampai dengan jam sekarang (12.00), Gugus Tugas telah menerima sebanyak 570.000 APD dan telah tedistribusi sebanyak 390.000 APD ke seluruh daerah. Adapun yang terakhir tiba siang ini sebanyak 105.000 dan ini pun akan segera kita prioritaskan untuk didistribusikan,” Doni menjelaskan seraya menyebutkan terutama kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah-daerah terdampak.
Kelima, Pemerintah mengajak kawan-kawan media untuk bisa membantu mengontrol, mengawasi proses pendistribusian APD ke seluruh rumah sakit, termasuk juga rumah sakit-rumah sakit yang selama ini tidak melakukan kegiatan terhadap Covid-19.
”Tetapi ternyata dokter-dokternya ada yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia, termasuk juga dokter gigi dan juga dokter-dokter seperti THT,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Doni menegaskan bahwa pengadaan APD menjadi sangat prioritas bukan hanya kepada para dokter yang berada di garis depan untuk melayani pasien Covid-19 tetapi semua dokter karena ternyata pasien yang diperiksa bukan Covid-19 pun bisa jadi sebagai carrier, sebagai pembawa virus, walaupun sudah beberapa kali diingatkan melalui IDI untuk waspada-untuk waspada.
Kelima, selanjutnya menyangkut masalah masker. Ketua Gugus Tugas menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan tentang penggunaan masker sesuai dengan anjuran dari WHO.
”Beberapa waktu sebelumnya WHO mengatakan yang menggunakan masker hanya orang yang sakit saja, ternyata sekarang ada anjuran baru, yaitu semua warga diharapkan bisa menggunakan masker terutama di tempat-tempat umum,” jelasnya.
Demikian juga, lanjut Doni, imbauannya adalah masker medis hanya digunakan oleh dokter dan perawat atau pihak-pihak yang berada di garis terdepan.
Ia menambahkan sementara masyarakat umum bisa menggunakan masker dari bahan kain dan bahan-bahan lainnya yang intinya adalah pada saat berkomunikasi tidak terjadi percikan dari air liur saat berbicara.
Keenam, Soal pekerja migran Indonesia, ABK, jemaah tablig. Doni menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya kerja sama pusat dan daerah untuk bisa melakukan pendataan yang baik dan juga melakukan isolasi mandiri bagi yang baru tiba dari berbagai daerah, terutama dari luar negeri.
”Seperti halnya yang akan datang itu ke Bali, kemudian ke Provinsi Riau, ke Provinsi Kepri, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara,” katanya.
Untuk mengurangi berkurangnya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit, Doni menyampaikan bahwa dalam laporannya Menteri Kesehatan menyebutkan telah terdaftar sekitar 15 juta pelanggan telemedicine.
”Nah kami juga berharap bahwa program dengan metode telemedicine ini bisa menjadi program prioritas nasional sehingga tidak banyak masyarakat yang berdatangan ke rumah sakit, cukup dengan menghubungi beberapa platform dari sejumlah unicorn yang sudah ada, seperti halodoc, alodokter, sehatQ, Klikdokter, YesDok, DokterSehat, SehatPedia, Maudok, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Dengan metode seperti ini, menurut Doni, masyarakat mampu berobat secara online dan bisa mendapatkan jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan nasihat dokter.
”Termasuk juga atas saran dan nasehat dari dokter para warga mampu mengisolasi diri secara mandiri, kemudian memberikan arahan-arahan/panduan-panduan apa yang harus dilakukan, seperti halnya harus memakan makanan yang bergizi dan cukup istirahat, pikirannya tidak boleh kalut/tidak boleh panik, hati harus gembira, harus optimis, dan sebagainya,” imbuhnya.
Ini, menurut Doni, sangat memberikan bantuan kepada masyarakat karena ada 2 poin di sini dalam menghadapi Covid-19, yaitu masalah medis dan masalah psikologis.
Kalau masalah psikologis ini bisa kita jaga, maka imunitas bangsa kita akan kuat dan dengan imunitas tubuh yang bagus akan membuat masyarakat menjadi lebih kuat menghadapi virus Covid-19 ini,” tandasnya.
No comments:
Post a Comment