"Kalau diselesaikan nggak jadi masalah karena kita fokus ke solusi. Kami ini di BUMN atas perintah Pak Jokowi adalah kami cari solusi, yang membuka kasus ini juga pemerintah bukan siapa siapa. Kami yang mengatakan permasalahannya seperti ini dan kita langsung cari solusi," kata Arya, dalam diskusi 'Kasus Jiwasraya: Pansus atau Panja' di Upnormal Coffee, Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).
Arya mengatakan, sejak kasus Jiwasraya muncul, BUMN telah fokus bekerja mencari solusi. Dia menyebut BUMN sudah melakukan beberapa upaya untuk mengembalikan uang nasabah.
"Nasabah itu maunya uangnya kembali, bayangkan kami masuk bulan 10 kita kejar bulan 11-12, sekarang sudah kita kerjakan langsung ada berapa solusi. Pertama, holding asuransi tujuannya supaya dapat dana tapi ini ada proses ada beberapa. Kami ini kerja kerasnya gila-gilaan karena ada asuransi seperti Jamkrimdo itu bentuknya perum, nggak bisa langsung ganti holding karena holding harus PT," ujarnya.
"Sekarang kami lagi mengerjakan dari Jamkrindo dari perum menjadi PT. Ini lagi kerja cepat. Selesai itu langsung buat peraturan pemerintah (PP) holding asuransi, PP loh, bukan peraturan menteri, lebih rumit tapi itu dikerjakan harian ini komitmen pemerintah Jokowi untuk selesaikan masalah ini," lanjut Arya.
Arya mengatakan awalnya pihaknya kurang setuju atas pembentukan panja ataupun pansus. Namun, lebih lanjut, dia menghargai langkah yang ditempuh DPR.
"Nah nanti lewat panja teman-teman DPR kami minta juga liat langkah kami. Jadi berbagi tugasnya di sana. Kalau tadi misalnya ini nggak dikerjakan, nggak ada solusinya, mungkin ini DPR boleh melakukan langkah politik yang lebih tinggi. Saya minta kemarin nggak usah panja, nggak usah pansus, tapi teman DPR minta panja ya sudah kami hargai," kata Arya.(eva/rvk)
Sumber
No comments:
Post a Comment