Presiden Jokowi Memastikan Gambaran Solusi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Sudah Ada

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah sudah mendapatkan solusi terkait persoalan kasus gagal bayar polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, Presiden Jokowi masih enggan merinci solusi tersebut karena tengah difinalisasi.

“Kemarin kita sudah rapat kementerian BUMN dan kementerian keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada. Kita tengah mencari solusi itu, sudah ada masih dalam proses semua,” kata Presiden Jokowi saat berbincang dengan para awak media di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Presiden Jokowi mengatakan kasus Jiwasraya mulai timbul sejak 10 tahun lalu. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkait dengan aspek kriminal, kata dia, akan diselesaikan di ranah hukum.

“Tapi berkaitan dengan hukum, ranahnya sudah masuk ke kriminal, sudah masuk ke ranah hukum. Akan selesailah (kasus Jiwasraya),” kata Presiden Jokowi.

Di tempat yang sama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir menjelaskan Jiwasraya salah satu BUMN yang akan direstrukturisasi oleh pemerintah. Pihaknya, kata dia, akan memberikan beberapa solusi dalam enam bulan mendatang.

Salah satu solusinya adalah holdingisasi perusahaan asuransi untuk membantu arus kas. Dia menjelaskan hal tersebut sebagai bagian dari penyelesaian masalah nasabah Jiwasraya yang sampai sekarang belum mendapat kepastian.

“Solusi salah satunya holdingisasi perusahaan asuransi sehingga bantu nasabah yang belum dapat kepastian, restruktrurisasi prosesnya pasti berjalan, sudah gamblang tapi masih proses,” kata Menteri Erick.

Sebelumnya, Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko terlebih dahulu memaparkan mengenai permasalahan dan kondisi perusahaan yang menyebabkan penundaan pembayaran. Hal ini bermula dari kondisi keuangan perusahaan yang tercatat negatif.

Di mana dari risk based capital (RBC) atau rasio kecukupan modal di perusahaan tercatat minus 805 persen. Sementara sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi baik umum atau jiwa adalah 120 persen.

“Untuk meningkatkan nilai RBC sampai 120 persen maka jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp32,89 triliun,” kata dia di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (16/12).

Dia menjelaskan, kondisi tersebut bukan kali pertama. Pada 2018 lalu RBC juga tercatat mengalami minus yakni mencapai 282 persen. Namun seiring waktu justru jumlah tersebut membengkak menjadi sebesar 805 persen

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan (OJK), Wimboh Santoso membeberkan dua skenario menyelamatkan Asuransi Jiwasraya. Menurutnya, tidak mudah menyelamatkan perusahaan asuransi milik negara tersebut.

“Bahwa ini tidak mudah, tapi tetap harus ada skenario-skenario. Yang pertama kemarin Jiwasraya sudah membentuk anak perusahaan Jiwasraya Putra. Dan Jiwasraya Putra ini sudah diberikan konsesi untuk mengcover asuransi beberapa BUMN,” ujarnya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).

Anak usaha tersebut akan menarik investor. Sehingga dengan menjalankan bisnis, maka anak usaha bisa menambah cashflow (aliran dana) kepada usaha induknya.

“Jiwasraya Putra ini akan melakukan, menarik investor. Karena kan ini bisnisnya sudah ada, sehingga dengan hasil itu bisa untuk men top up cashflow. Tolong nanti cek perkembangannya pengurus Jiwasraya bagaimana prosesnya. Itu step pertama,” jelasnya.

Langkah ke dua, kata Wimboh adalah, mempersiapkan mitigasi jangka panjang. Dalam hal ini, OJK telah berkerjasama dengan pemerintah, pemilik dan Kementerian BUMN untuk memperkuat bisnis Jiwasraya.

“Step kedua berikutnya untuk jangka panjang yakni sudah lagi dibicarakan dengan pemerintah, pemilik, bumn bagaimana skenario jangka menengah panjangnya. Sehingga cashflow jangka pendek teratasi dengan cara tadi dan ke depan jangka menengah panjang ada program bagaimana memperkuat bisnis Jiwasraya,” tandasnya.