BPJS Kesehatan berjanji akan membereskan masalah defisit yang terus terjadi sejak lembaga ini berdiri pada 2014 lalu hingga saat ini.
Kesiapan BPJS Kesehatan menyelesaikan persoalan itu, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut BPJS Kesehatan paling bertanggungjawab atas permasalahan defisit yang terus menerus terjadi.
“BPJS akan menyelesaikan hal ihwal dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk soal defisit. BPJS siap menyelesaikan masalah defisit ini sebagaimana arahan presiden,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (3/12).
Ia mengakui kalau BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang juga bertanggungjawab agar operasional dari program JKN bisa berlangsung dengan baik.
Menurutnya, jika defisit terus membengkak, maka bukan tidak mungkin program itu jadi terganggu.
“Setelah presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali melakukan sidak ke layanan BPJS di RSUD Subang pada Jumat (29/11) kemarin. Dari agenda itu, ia menyatakan defisit BPJS Kesehatan tidak disebabkan oleh rumah sakit maupun masyarakat.
“Kalau BPJS yang memang harus diselesaikan, kan di BPJS-nya, bukan di rumah sakitnya, bukan di pemegang kartu BPJS-nya. Di institusi BPJS-nya bagaimana agar defisit bisa dikendalikan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit, mengingat anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membantu eks PT Askes (Persero) ini sudah besar.
Dalam sidak layanan BPJS tersebut, Jokowi menyebut hampir 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sementara, 70 persen di antaranya merupakan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 20 persen sisanya adalah peserta mandiri.
Sumber: https://bidikdata.com/
No comments:
Post a Comment