Hampir menjadi rahasia umum jika birokrasi di Indonesia memiliki jalan prosedural yang panjang dan berliku. Merespon permasalahan tersebut, Pemerintah berupaya menata birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui pemangkasan eselon di Kementerian dan Lembaga negara.
Presiden Jokowi memberikan instruksi terkait dengan pemangkasan jabatan di level eselon 4 menjadi langkah pertama yang dilakukan, hal tersebut berkaitan dengan upaya pemanggkasan sejumlah eselon seperti eselon 3,4 dan 5.
Meski demikian, keputusan tersebut bukan berarti tanpa melalui pertimbangan dan kajian yang cermat. Apalagi proses birokrasi selama ini kerap menjadi sorotan, bahkan oleh menteri sekalipun.
Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, pihaknya mengatakan berbelitnya birokrasi adalah alasan utama penurunan realisasi arus investasi yang masuk.
Buruknya birokrasi Indonesia juga ditegaskan oleh Bank Dunia. Prosedur yang dilewati pelaku usaha untuk berusaha disini kurang lebih 10 tahapan dengan estimasi waktu 19,6 hari. Lebih panjang daripada Singapura yang hanya 2 tahapan dengan waktu 1,5 hari.
Bahkan jika kita menengok negara ASEAN yang lain seperti Vietnam misalnya, begara tersebut justru sedang naik daun dalam menarik investasi lebih baik daripada Indonesia, yakni hanya delapan tahapan dengan estimasi waktu prosedur sekitar 17 hari.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan pemerintah akan menghapus jabatan eselon 3,4 dan 5 di seluruh instansi.
Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang berkaitan dengan pemangkasan pejabat eselon yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam satu tahun kedepan.
Pertama, tentu saja pemerintah ingin membangun profesionalisme birokrasi termasuk bagi CPNS yang akan mengikuti seleksi mulai akhir tahun ini.
Kedua, pemangkasan jabatan eselon juga bertujuan untuk dapat menciptakan akuntabilitas pemerintah. Dari struktur birokrasi yang hierarki menimbulkan penundaan pengambilan keputusan.
Selain itu alasan lainnya pemangkasan tersebut adalah untuk memperkuat tanggungjawab pejabat atas putusan tindakan administrasi yang ada.
Dosen Program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) M Baiquni menilai, pemangkasan tersebut memang perlu dilakukan, karena menurutnya jenjang eselon saat ini memang tidak ideal.
Baiquni justru mengusulkan, bahwa yang dipangkas adalah jabatan eselon 3 dan eselon 4 agar diubah menjadi jabatan fungsional. Selain proses birokrasi lebih sederhana, ASN juga diharapkan akan dapat bekerja secara lebih kompetitif.
Upaya ini, tidak hanya memangkas proses birokrasi, keuntungan dari pemangkasan jenjang eselon juga dapat mempersempit ruang gerak korupsi
Pada kesempatan berbeda, Pakar Hukum tata negara Jimly Asshidiqie mengaku setuju dengan gagasan tersebut. Meski terbilang salah satu kebijakan ekstrim, Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI tersebut mengatakan bahwa, pemangkasan eselon akan menciptakan efisiensi, terlebih saat ini zaman sudah berubah karena penetrasi teknologi yang memudahkan pekerjaan.
Program Presiden untuk memangkas jabatan eselon tersebut juga mendapatkan dukungan dari anggota DPR Fraksi PKB Abdul Wahab, ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan cita-cita yang besar dan perlu dukungan dari semua pihak. Terkait dengan kekhawatiran akan ada pengangguran di kalangan ASN, Ia berujar bahwa selama ini, PNS juga banyak yang nganggur.
Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Jokowi, Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, sangat mungkin dilakukan pemotongan di lingkungan kementerian dan lembaga.
Bambang berpendapat, pemotongan tingkat tersebut sebagai bentuk penyederhanaan jabatan atau posisi dalam sebuah kementerian atau lembaga. Jika memang benar dilakukan maka hal tersebut dapat mempercepat sebuah keputusan atau kebijakan kedepannya.
Dirinya menambahkan, panjang proses birokrasi di kementerian atau lembaga tentu juga membuat sebuah keputusan bisa menjadi lama dan lamban. Hal tersebut tentu saja dapat berdampak pada dinamika birokrasi serta berdampak pada layanan yang dihadirkan kepada publik.
Sementara itu, Presiden Jokowi menagaskan bahwa dirinya akan menyederhanakan sistem birokrasi di pemerintahannya pada periode 2019-2024.
Selama ini banyak level kepangkatan yang membuat anggaran belanja daerah boros, terutama untuk pegawai. Padahal alokasi untuk tunjangan jabatan bisa digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak dan penting, contohnya seperti pemenuhan infrastruktur dasar yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Efisiensi atau pemangkasan pejabat eselon yang dicanangkan oleh Jokowi, merupakan bentuk sosok Presiden Indonesia yang menjadikan kepentingan rakyat sebagai goal atau tujuan dalam setiap dprogram kerja yang disusunnya, tentu saja hal tersebut dapat mengurangi pemborosan.
No comments:
Post a Comment