JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana desa sebesar Rp52 triliun hingga akhir Oktober 2019. Realisasi ini setara 74,2% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp70 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Astera Prima menyatakan, dari dana desa yang sudah tersalurkan tersebut pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada yang tersalurkan ke desa 'siluman' atau tidak. Desa siluman merupakan desa tak berpenduduk yang hanya mengincar aliran dana desa.
"Kami saat ini masih menunggu data berapa jumlah desa yang bermasalah dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), itu sedang diverifikasi mendalam ," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, Kemendagri saat ini sedang melakukan audit jumlah desa yang selama ini telah menerima dana desa. Hal ini untuk mengetahui dengan pasti jumlah desa yang memang memenuhi kriteria dan jumlah desa yang fiktif.
"Posisi total berapa desa yang fiktif itu belum clear. Nanti jumlah detailnya tergantung Kemendagri," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bakal bertindak tegas terkait anggaran transfer dana desa. Jika dalam hasil audit data desa tersebut didapatkan desa fiktif atau desa yang tak sesuai dengan ketentuan, maka transfer dana akan dibekukan.
Bahkan, pemerintah daerah dinilai harus bertanggung jawab jika nantinya terbukti ada desa fiktif yang mendapatkan dana desa.
"Kalau ada daerah yang ketahuan ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer, ya kita ambil lagi. Melalui siapa? Ya pemerintah daerahnya dong," katanya.
(rzy)
No comments:
Post a Comment