Penusukan terhadap Menkopolhukam, Wiranto merupakan tindakan radikal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.
Paham radikal yang berkembang di tengah masyarakat dinilai adanya pemahaman agama yang keliru dan menyimpang.
Melihat kondisi itu, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin menyatakan, penanganan radikalisme di masyarakat harus dilakukan secara intensif. Penanganan itu menurutnya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah, melainkan juga oleh ormas Islam.
Namun ia meminta agar penanganan memperhatikan sisi kutlural. Pasalnya, penanganan tidak hanya bisa dilakukan dari hilir, melainkan juga dari hulu atau pencegahan.
“Jadi lebih intensif ke depannnya, tapi dengan cara yang soft, artinya tidak represif untuk menangkal maupun mengembalikan mereka yang terpapar,” katanya usai menjenguk Wiranto di RSPAD, Jakarta Pusat, Minggu (13/10/2019).
Ormas Islam, lanjut dia mengatakan harus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan radikalisme.
“Dan mengikut sertakan ormas islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah,” imbuhnya.
Karena itu ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut terlibat dalam mencegah berkembangnya paham radikal di Indonesia.
“Perlu ada upaya melakukan kontra radikalisme maupun deradikalisasi supaya bangsa ini tetap hidup dalam keadaan yang rukun, damai, dan kemudian juga penuh dengan saling pengertian, tidak diwarnai dengan salah pengertian yang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan,” jelas Ma’ruf.
No comments:
Post a Comment