Isu Diskriminatif, Rasisme dan HAM di Papua Tak Berdasar

Beberapa isu yang dimainkan oleh kelompok separatis yang didukung pihak asing seperti isu diskriminatif, rasisme, dan Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua hasilnya selalu mentah bahkan tak pernah mendapat respon dari dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai isu yang disuarakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ada permasalahan di Papua sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, isu tersebut sengaja digulirkan untuk memecah belah Papua.

Lebih lanjut katanya, pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang intinya pemerintah berkomitmen menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan.

“Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Masih menurut dia, rasisme banyak terjadi di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Namun, masalah tersebut selesai tanpa harus ada referendum.

“Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam,” ujarnya.

Ia menilai, pemerintah juga bisa mengambil beberapa langkah terhadap munculnya suara negatif dari negara-negara Pasifik. Pemerintah tambah dia harus memberikan pemahaman kepada elite politik di negara-negara Pasifik, bahwa Papua bagian dari NKRI, dan menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan terhadap manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya. Selain itu, Pemerintah juga harus menahan emosi masyarakat atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman, tindakan-tindakan  kelompok separatis itu tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua.

Disamping itu, ia mengatakan pemerintah juga harus terus membangun Papua dan masyarakat tidak perlu saling membedakan antara warga Papua atau pendatang. Karena semua adalah warga Indonesia.

“Hal ini yang harus terus dikomunikasikan pemerintah ke dunia. Bukan mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM,” ucapnya.

Sumber