JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah tak mau banyak menanggapi soal perdebatan penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) untuk mencabut UU KPK yang telah disahkan oleh DPR.
Dijelaskan Febri, KPK saat ini hanya tinggal menunggu keputusan final Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal ini. KPK mempersilakan Presiden Jokowi menimbang perlu atau tidaknya menerbitkan perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi tersebut.
"KPK tidak dalam posisi untuk menanggapi itu sekarang, Presiden akan mempertimbangkan untuk menerbitkan. silakan saja. Kami menunggu putusan finalnya saja," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).
Menurut Febri, yang terpenting bagi KPK saat ini adalah memastikan kerja-kerja pemberantasan korupsi agar terus berjalan. Untuk itu, tekannya, KPK akan terus bekerja dari segi pencegahan maupun penindakan.
"Ini sebagai bentuk komitmen KPK pada publik yang berharap KPK bisa lakukan pemberantasan korupsi. Jadi fokus kami adalah pelaksanaan tugas. Perdebatan penerbitan Perppu kami serahkan ke Presiden. Saya kira itu kuncinya di Presiden," katanya.
Sekadar informasi, DPR dan pemerintah telah menyepakati bahkan mensahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, revisi UU KPK tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen.
Bahkan, sejumlah aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia menuntut Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK tersebut. Atas tuntutan itu, Presiden Jokowi sedang mengkaji soal penerbitan Perppu.
(qlh)
No comments:
Post a Comment