Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dirinya siap pasang badan untuk menjadi benteng terakhir bagi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pihak-pihak yang mungkin akan menjatuhkannya di tengah jalan. Dia menentang keras bila ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan, sebab hal itu akan merugikan kehidupan berbangsa dan negara.
"Tidak boleh ada pemerintahan yang dimakzulkan di tengah jalan. Saya akan jadi benteng terakhir untuk itu, termasuk membentengi Pak Jokowi dari serangan itu (impeachment)," kata lelaki kelahiran 10 September 1962 yang biasa disapa Bamsoet itu kepada Tim Blak-blakan.
Ia mengungkapkan hal itu saat dikonfirmasi soal dukungan dari PDI Perjuangan terhadap dirinya antara lain harus mengamankan posisi Presiden Jokowi hingga tuntas pada 2024. Menurut Bamsoet, tanpa ada syarat semacam itu dirinya pasti akan berupaya keras mempertahankan Jokowi untuk dapat tuntas memimpin di periode kedua.
"Tak perlu ada deal-deal juga saya pastikan akan jaga sebagai penjaga terakhir, tidak ada impeachment atau pun penggantian di tengah jalan. Karena ini untuk masa depan bangsa kita juga," ia kembali menegaskan.
Khusus soal amandemen terbatas UUD 1945 yang juga disyaratkan PDI Perjuangan, mantan ketua DPR itu menyatakan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya. Karena itu sebagai ketua MPR yang baru dia tinggal menindaklanjuti apa yang sudah direkomendasikan. Hanya saja, karena masih ada pro-kontra dan kekhawatiran seolah amandemen akan mengembalikan sistem politik seperti era Orde Baru, para pakar dan tokoh masyarakat akan diundang untuk didengar pendapatnya.
"Kami pasti akan mendengar, menyimak, dan mengkaji berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Proses amandemen ini tidak akan dilakukan tergesa-gesa atau grasa-grusu," kata Bamsoet.
Amandemen terbatas yang direkomendasikan MPR sebelumnya hanya untuk menghidupkan kembali GBHN. Alasannya, Indonesia yang merupakan negara besar dan luas, butuh haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Tapi pihak yang menolak penghidupan kembali GBHN antara lain karena saat ini sudah ada UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. "Apakah dengan tidak adanya GBHN sekarang tidak tercapai? Kalau tidak tercapai masalahnya di mana?" kata Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.
Selain kedua isu tersebut, Bamsoet juga bicara soal peluang dirinya dan Airlangga Hartarto bersaing memperebutkan kursi ketua Umum Partai Golkar dalam Munas Desember nanti. Atau dirinya dan Airlangga sama-sama tak akan maju karena alasan masing-masing. Misalnya, dia fokus disibukkan mengawal proses amandemen dan Airlangga kembali ditunjuk menjadi menteri dan tak diizinkan rangkap jabatan.
Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, "Saya Benteng Terakhir Jokowi" di detik.com, Senin, 7 Oktober 2019.(jat/jat)
No comments:
Post a Comment