Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan perihal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menyanggah anggapan bahwa pemerintah tak berpihak kepada rakyat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencerminkan keberpihakan pemerintah ke rakyat.
“Pemihakan pemerintah kepada masyarakat terutama yang kurang mampu, luar biasa besar,” ujarnya saat rapat dengan Banggar DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Karena itu dirinya meminta agar semua pihak tidak melihat isu kenaikan BPJS secara sepotong-sepotong.
“Jadi jangan cuma dilihat sepotong-sepotong seperti tadi disampaikan beberapa anggota DPR,” jelasnya.
Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II, Sri Mulyani mengatakan hal ini perlu dilakukan agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.
Selama ini lanjut dia mengatakan, pemerintah pusat dan daerah menanggung iuran 120 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Angka itu belum peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri yang sebagian iurannya dibayar pemerintah.
Pemerintah kata dia juga menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
Menurut dia meskipun jumlah masyarakat miskin turun, namun anggaran untuk kemiskinan tetap dinaikkan, selain itu anggaran pendidikan dan kesehatan juga naik lebih dari 5 persen.
No comments:
Post a Comment