Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara ‘kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban.
Isu kelompok Taliban di KPK sebelumnya dikencangkan oleh sejumlah pihak. Maksudnya, KPK dituding telah diisi oleh penyidik berpaham radikalisme. Selain Taliban, KPK juga dituding diisi Polisi India sebagai pihak yang bersebrangan.
Perbedaan pandangan itu kian meruncing di era kepemimpinan Agus Rahardjo saat ini, terlebih usai munculnya kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret nama Firli selama menjabat Deputi Penindakan KPK.
Keberadaan kubu polisi Taliban dan polisi India di internal KPK akhirnya menjadi alasan untuk melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Pansel Capim KPK saat itu.
Jelas sekali Pansel Capim KPK menggandeng BIN dan BNPT untuk meneliti rekam jejak Capim KPK agar KPK tidak lagi dimasuki ideologi radikalis.
Namun ketua KPK Agus Rahardjo menampik adanya isu kelompok Taliban di lembaga yang dipimpinnya itu.
Agus bahkan mempersilakan jika kelompok yang menuding adanya paham radikalisme untuk melakukan penelitian di KPK secara mendalam. Agus lantas menuding narasi itu dihembuskan untuk mendiskriditkan KPK.
“Isu itu tujuannya untuk mendiskreditkan KPK,” kata Agus usai melantik Direktur Penuntutan dan Sekjen KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019).
Bukan tidak mungkin isu tersebut menjadi benar. Pasalnya penyidik senior di KPK Novel Baswedan teridentifikasi sebagai paham aliran keras yang radikalis.
Pola yang dilakukan Novel dan kawan-kawannya adalah dengan membangun opini melalui media. Dan opini yang paling mudah terbentuk adalah dengan operasi tangkap tangan atau OTT. Dengan seringnya melakukan OTT ini, KPK tercitra sebagai pahlawan yang tidak bisa disentuh. “Menyentuh” mereka berarti pro koruptor.
Dan sekarang Firli sudah sah menjadi Ketua KPK. Ia akan mulai membenahi sistem di dalam sehingga kelompok eksklusif itu akan berhamburan keluar takut borok-boroknya selama ini terbongkar.
Bahkan Profesor Romli Atmasasmita menyebut “KPK sudah menyimpang dari tujuan awal dibentuknya.”
KPK sekarang bukan lagi lembaga yang fokus pada pemberantasan korupsi, tapi sudah bermain politik demi kepentingan sekelompok orang.
Tentu dengan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK yang baru nantinya akan membersihkan kelompok Taliban yang bersarang di dalam tubuh KPK itu. Karena kelompok ini dikabarkan begitu kuat membangun sistem sehingga siapa pun Ketua KPK-nya tidak akan bisa berkutik.
Logo KPK yang ditutup kain hitam pun mengisyaratkan bahwa KPK takut jika boroknya terlihat. Sehingga menjadi dasar alasan bahwa pimpinan KPK bersama wadah pegawai menolak usulan revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.
Kelompok Taliban ini memiliki pengaruh kuat di KPK. Kelompok ini bahkan bisa menentukan mana kasus yang harus diangkat dan kasus yang diarsipkan.
Ini mengapa Agus Rahardjo melakukan perlindungan terhadap kelompok Taliban dengan menuduh hal tersebut bertujuan untuk mendiskreditkan KPK.
Oleh karena itu bantahan Agus seolah menegaskan dirinya tengah melindungi kelompok Taliban yang kini eksis di internal KPK.
Agus yang menolak isu radikalisme dalam tubuh KPK, faktanya ancaman radikalisme dan intoleransi telah menyusup ke semua lembaga negara termasuk KPK sendiri.
Korupsi dan radikalisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia karena sama-sama mempunyai dampak merusak ketahanan nasional dalam aspek ekonomi dan ideologi.
Jangan sampai lembaga vital NKRI ini terpapar radikalisme.
No comments:
Post a Comment