Dahnil Anzar Provokator dan Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disah kan DPR sebelumnya banyak menuai penolakan. Lantaran ada poin-poin yang dinilai dapat melemahkan kinerja KPK di antaranya soal status pegawai KPK, proses penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, dan perihal penghentian penyidikan atau SP3.

Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menanggapi pembentukan Dewan Pengawas yang diketahui menjadi salah satu poin dalam Revisi UU KPK.

Dahnil beranggapan, apabila dewan pengawas ditunjuk oleh presiden maka sama saja menempatkan KPK sebagai eksekutif, dan bukan lembaga independen.

Menurutnya, lebih baik penanganan tindak pidana korupsi dikembalikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

“Bila Dewan Pengawas ditunjuk Presiden, dan menempatkan KPK sbg Eksekutif bukan lembaga Independent. Maka, lebih baik KPK di makamkan (dikubur) dan kembali serahkan penanganan tindak pidana korupsi kpd Kepolisian dan Kejaksaan,” cuit akun Twitter @Dahnilanzar, Rabu (18/9/2019).

Meskipun Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) berstatus eksekutif dan Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden bukan berarti KPK tidak independen karena Presiden akan membentuk pansel dalam rangka menyeleksi Dewan Pengawas sehingga KPK akan memiliki pengawas yang siap bekerja secara independen.

Sejak di munculkannya RUU KPK oleh DPR banyak kalangan elit politik diantaranya sebut saja Partai Gerindra yakni Fadli Zon, Andre Rosiade dan juga Dahnil Simanjuntak tak berhenti berkoar mengkritik Revisi tersebut yang sudah disahkan DPR.

Bahkan Revisi UU KPK menjadi alat politisasi para kelompok kepentingan. Mereka berlagak seperti paling memahami segala hal dan seolah-olah mendengarkan rakyat padahal merekalah pihak-pihak mau memperbaiki sistem pemberantasan korupsi dan menjerumuskan masyarakat dalam paradigma yang salah tentang KPK.

Mereka memprovokasi hanya untuk kepentingan sendiri dan seolah mereka sangat mendengarkan hati rakyat.

Padahal merekalah politisi yang punya kepentingan itu yang justru ingin melemahkan KPK sendiri dengan memprovokasi masyarakat agar menentang revisi yang sejatinya untuk memperkuat kerja KPK.

Sumber