Presiden Jokowi membawa angin sejuk. Tak hanya menunda tapi beliau menyatakan setidaknya terdapat 14 pasal di dalam RKUHP yang perlu dibahas lebih lanjut bersama DPR maupun kalangan masyarakat.
Tindakan bijak dan itu membawa angin segar bagi masyarakat. Tapi PKS punya agenda lain. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta untuk segera disahkan.
“Sebaiknya jangan ditunda,” kata Nasir lewat pesan singkat, Jumat (20/9).
PKS adalah partai yang paling getol agar RKUHP disahkan. Padahal dalam pasal-pasal itu masih perlu kajian dan peninjauan ulang. Publik sudah bergejolak secara berjamaah beramai memprotes pasal-pasal yang kontroversial dan bisa menimbulkan berbagai masalah besar di kemudian hari.
Tapi PKS rupanya partai yang paling bersemangat dan antausias. Apalagi banyak pasal yang mengatur masalah moral. Memang kalau urusan moral itu PKS paling paham dan mereka adalah jagonya.
Tapi fakta menunjukkan bahwa partai ini juga punya petinggi yang banyak bermasalah dalam soal moral. Lihat saja presiden PKS dengan urusan skandal memalukannya. Lalu partai ini terkenal memakai sandi-sandi agamis untuk menghalalkan korupsinya.
Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, tahun 2013 terciduk dan dihukum 16 tahun penjara karena penyuapan dan pencucian uang terkait impor daging sapi.
Selama penyelidikan, terbuka juga skandal-skandal seks dan pernikahan dengan gadis di bawah umur yang melibatkan Luthfi dan teman dekatnya Ahmad Fathanah, yang juga dipenjara untuk masa hukuman 14 tahun.
Skandal seks, pencucian uang dan suap besar untuk impor daging sapi telah telah menjadi bagian yang mencoreng citra partai Islam terbesar di Indonesia ini. Tapi mereka tebal muka dna sok suci. Mereka masih mencoba meloloskan RKUHP itu agar segera disahkan.
RUU KUHP adalah celah bagi kaum Taliban untuk merongrong Indonesia. Istilah Taliban dipakai di sini untuk menggambarkan kongkalikong politik yang ikut menunggangi PKS macam HTI, khilafah, Salafi Wahabi dan segala agenda dan aksi terselubungnya untuk mengganti sistem di Indonesia.
Dampaknya sudah menggaung ke dunia internasional. Media Australia telah memberikan travel advice agar warganya tidak melakukan traveling ke Indonesia. Nantinya efek ini akan bisa seperti efek domino yang akan membuat banyak wisatawan mencanegara trauma dan malas berkunjung ke negara kita.
Ngeri karena pasal-pasal dalam KUHP itu bisa dipakai untuk menuduh wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. PKS akan menjadi polisi moral menggandeng ormas radikal untuk menggerebek dan menggeruduk pasangan yang tertuduh.
Partai agamis senang dengan penegakan moralias. Sementara di belakang partai agamis itu banyak kelompok militan yang akan senang dan menyambut KUHP itu untuk ditegakkan. Karena mereka akan memakai dalil-dalik KUHP ditambah dalil hukum agama untuk menegakkan aturan atau hukum versi mereka. Inilah problem yang penulis sebut celah bagi Taliban. Perempuan di luar rumah di atas pukul 22.00 bisa diciduk. Padahal banyak perempuan yang pulang kerja di malam hari bisa nantinya ditarget untuk dijerat dengan hukuman yang ada di pasal-pasal di KUHP itu.
Itulah agenda Taliban yang harus diwaspadai. Tanpa sadar KUHP itu akan menjadi celah besar untuk semakin merongrong dan menggoyahkan NKRI dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Musuh utama Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah mengerucut dalam bentuk geakan radikalisme yang intoleran.
PKS adalah partai yang sok suci, berlagak ingin segera menerapkan aturan dan hukum lewat KUHP tanpa ngaca bahwa dalam partainya sendiri masih bermasalah dengan urusan-urusan syahwat kekuasaan dan selangkangan serta harta duniawi.
Mari kita dorong agar Pemerintah segera merevisi KUHP ini yang ada banyak pasal yang masih harus dibereskan agara tidak merusak dan mengacaukan tatanan sosial serta nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini.
PKS harusnya menata dan berbenah diri terlebih dahulu. Mengklaim partai agamis tapi penuh skandal memalukan. Upaya cerdik Pak Jokowi dengan berusaha menyetop pengesahan RUU KUHP adalah langkah yang mencegat dan memupus harapan kaum yang memiliki agenda Taliban.
Mari terus kawal dan jaga negeri ini agar segala macam cara dari partai dan ormas yang ingin mengganti sistem dapat dijegal dan dihentikan kendati tak menjamin kelompok itu akan kapok. Mari terus jaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI
No comments:
Post a Comment