PLN dalam Lingkaran HTI

Jejak digital media online memang menyakitkan ketika itu terungkap kembali, di tahun 2009 Serikat Pekerja (SP) PLN pernah melakukan aksi di depan gedung DPR menolak disahkannnya RUU Ketenagalistrikan.

Dalam aksi yang berjumlah 1000 orang tersebut sepertiganya berasal dari HTI yang sengaja digandeng SP PLN. Terdapat indikasi kuat bahwa SP PLN telah disusupi HTI. Hal tersebut diperparah dengan korupsi gigantis yang telah lama menggerogoti tubuh PLN.

Para aktivis HTI tampak membawa poster bertuliskan ‘Syariah Islam, Selamatkan Listrik dari Swastanisasi.

Sangat komplek dan pelik bagi seorang Plt yang baru diangkat beberapa hari sebelumnya, karena banyak jebakan batman dalam birokrasi tubuh PLN yang tidak akan tunduk pada Sripeni Inten Cahyani.

Belum lagi padamnya listrik yang beberapa hari ini menghiasi pemberitaan dan dunia maya.

Pohon Sengon menjadi tersangka penyebab putusnya listrik setengah Jawa. Polisi menduga hal tersebut. Bahkan sebelumnya dikatakan langsung oleh PLT Dirut PLN Sripeni. Sripeni mengungkapkan bahwa ada peranan alam dalam putusnya kabel 500kV.

Namun Presiden Jokowi ingin langsung mendengarkan hal itu. Presiden ketujuh RI itu datang untuk mengetahui secara langsung penyebab balckout atau matinya sejumlah pembangkit yang menyuplai setrum ke DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Banten yang padam total pada Minggu (4/8).

Jokowi menyatakan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN, semestinya ada tata kelola risiko yang dihadapi.

“Dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Jokowi di Kantor PLN, Senin.

Terkait pemadaman listrik secara serentak di berbagai wilayah di Jabodetabek itu, sejumlah pihak memang menyuarakan agar pihak yang dianggap bertanggung jawab mengundurkan diri dari kursi jabatannya. Salah satu yang didesak mundur adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Akan tetapi lagi-lagi semua kesalahan dialamatkan ke Jokowi. Itulah ciri khas barisan kaum sakit hati. Yang sudah kalah di pemilu 2019 ini. Setiap ada moment kejadian yang besar pasti Jokowi yang disalahkan.

Waktu gempa di Palu dan di Lombok, Jokowi tak sepi hinaan dan celaan.

Mantan Jubir HTI (juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia) Ismail Yusanto menyampaikan kritik keras kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa listrik padam atau mati lampu di kawasan Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8).

Ismail menganggap Jokowi gagal mengelola negara terkait peristiwa listrik padam. Dia meminta eks Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari kursi Presiden RI.

“Di negara lain kalau sampai padam (listrik) segini lama, bukan hanya menterinya, presidennya juga mengundurkan diri,” ucap Ismail ditemui usai menghadiri acara Ijtimak Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8).

Mereka hanya bisa nyinyir, dan merasa saatnya melampiaskan sakit hatinya karena pilpres 2019 jagoan mereka kalah, sehingga agenda besar mereka sangat terganggu, sulit lagi bergerak lebih leluasa, maka dengan cara melemparkan kesalahan itu ke Jokowi adalah usaha mereka memprovokasi ke masyarakat, dan harapan mereka masyarakat chaos. Dan itulah mungkin kenapa Ijtima ulama-ulamaan berjilid-jilid itu digelar.

Namun nyatanya masyarakat sudah sangat pandai, sudah bisa membedakan mana provokasi dan bagaimana sistem pemerintahan itu bekerja. Ada fase dan tahapan atau pun jenjang kerja dari lingkup negara ini, sehingga tidak begitu saja mengalamatkan kesalahan gangguan ini semuanya ke Jokowi.

Pernyataan Ismail jelas memanfaatkan situasi dan menggiring opini negatif di masyarakat. HTI sedang berusaha mencari panggung kembali memanfaatkan kasus PLN melalui Ijtima Ulama PA 212.

Menurut pengamat media sosial Ismail Fahmi menyebut berdasarkan Social Network Analysis (SNA) selama 30 hari terakhir terjadi 3 cluster dimana dua diantaranya berdekatan. Cluster pertama dari HTI hanya fokus tentang khilafah, kemudian cluster kedua dari oposisi yang fokus membahas BUMN. Di sisi lain, cluster ketiga dari pro pemerintah terpisah dari dua cluster tersebut dan lebih fokus berbicara soal khilafah dibandingkan BUMN.

Sumber

Dari clustering dan isu yang diangkat, isu terkait HTI menjadi perhatian penting bagi cluster ketiga. Dan perjuangan HTI dalam hal khilafah juga cukup besar. Saat ini, hanya oposisi yang banyak membahas soal BUMN. Sedangkan yang pro pemerintah masih fokus pada isu khilafah.

Untuk itu netizen harus bersama-sama memonitor dan mengkritisi BUMN agar performa terus meningkat.

Sementara itu pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai bahwa Presiden Jokowi harus bersikap tegas terhadap Kementerian BUMN. Sebab padamnya listrik terjadi akibat terkendalanya sistem transmisi di Ungaran dan Pemalang dinilai telah merugikan dari sisi ekonomi.

Menteri BUMN atau dirut PLN harus dicopot karena terjadi pemadaman yang berjam-jam, bahkan lebih dari 10 jam.

Sumber