Papua- Pemerintah dan Polisi akan bertindak transparan terkait pengusutan kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur. Tidak ada niatan Pemerintah menutupi kasus tersebut, sebab Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas siapapun yang terlibat dalam tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua.
Pemerintah ingin masyarakat Papua mendukung upaya yang dilakukan, menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi serta mau duduk bersama- sama dengan Pemerintah menyelesaikan kasus kerusuhan mahasiswa Papua.
Desakan transparansi pengusutan kejadian di asrama mahasiswa Papua ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai mengatakan, masyarakat Papua dan Papua Barat hanya ingin pemerintah serta pihak kepolisian mengungkap kasus yang menimpa mahasiswa di Malang dan Surabaya secara transparan. Begitu juga dengan kerusuhan di Manokwari dan kota lainnya.
Yorrys menyebut, hal itu disampaikannya di hadapan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat kunjungan pada 22 Agustus 2019 di Manokwari, Papua Barat.
“Persoalannya hanya satu bagaimana pemerintah pihak Kepolisian bisa mengungkap secara transparan memberikan hukuman apakah pelaku atau memprovokasi. Kita melihat ini adalah bukan hal baru, ini di Surabaya,” kata Yorrys dalam diskusi ‘Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua’ di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Menurut dia, masalah tersebut bukanlah masalah baru di Papua. Masalah sudah terjadi sejak 1965 di Manokwari dan kini terjadi di asrama
mahasiswa Papua, Surabaya.
Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Mereka membakar gedung DPR juga
memblokade jalan dengan membakar ban sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang
beberapa hari lalu. (STR / AFP)
Insiden tersebut, lanjut Yorrys membuat masyarakat Papua kecewa dan akhirnya menimbulkan reaksi.
“Diviralkan seluruh Papua dan dengan akumulasi kekecewaan dan membuat semangat kolektif membangun aspirasi. Ada yang menyampaikan
aspirasi seperti di Papua. Sekarang spektrumnya tiba-tiba bangkit satu gerakan,” kata Yorrys.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian duduk bersama
dengan Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Nahak, Pangdam Kasuari Joppy Onesimus Wayangkau, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan,
Kamis siang, 22 Agustus 2019.
Dalam kesempatan tersebut Wiranto menyampaikan kondisi Sorong saat ini sudah kondusif. Pelayanan di fasilitas umum seperti bandara dan
kantor pelayanan publik sudah kembali norma
Untuk hal itu sesuai dengan semangat Pancasila, semua pihak sepakat bahwa separatisme dan upaya disintegrasi bangsa wajib diberantas.
Termasuk memberangus upaya upaya yang bisa menjadi embrio untuk menuju arah tersebut.
Munculnya aksi yang mengguncang Papua yang diawali dengan munculnya kembali gerakan mahasiswa pendukung Papua merdeka membuat prihatin
sejumlah pihak. Karena hal tersebut menunjukkan adanya potensi disintegrasi bangsa. Seperti terungkap saat Dialog Kebangsaan Menangkis
Separatisme dan Disintegrasi Bangsa, yang digelar lembaga Al Ittihad di RM Mbak Yun Nogiri Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Mangkubumen Solo,
Jumat (23/8).
Seperti diungkapkan Ustadz Arif Syarifudin, Ketua PC GP Ansor Surakarta, yang mengatakan NU bersikap tegas terhadap separatisme dan siap
mendukung pemerintah.
“Saya yakin itu hanya keinginan sedikit pihak saja untuk melepaskan diri dari NKRI. Banyak warga Papua yang cinta NKRI itu yang harus
tetap kita dukung,” kata Arif.
Ustad Arif merupakan salah satu narasumber yang dihadirkan selain Pasintel Kodim Surakarta Kapten Narno, dan M. Farid Sunarto (Ketua
Solo Bersimfoni). Kapten Narno juga menyampaikan TNI serius menangani masalah disintegrasi bangsa tersebut.
Sesuai dengan tugasnya dibidang territorial, pihaknya aktif melaksanakan komunikasi social (komsos) dalam upaya menciptakan situasi
kondisi damai persatuan dan kesatuan NKRI. Tri Rohmadi, ketua Lembaga Al Ittihad, merasa perlu menggelar dialog kebangsaan untuk sharing
memecahkan masalah separatisme dan disintegrasi bangsa yang kembali muncul, bersamaa dengan isu kasus Papua.
“Tujuan digelar dialog ini adalah mencegah aktifi tas mahasiswa dan warga Papua yang berada di wilayah Soloraya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam melakukan upaya makar melawan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menghindari terjadinya konflik sosial horizontal yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai.” tandasnya.
Closing dialog, ditutup dengan pernyataan Meliana warga Papua, yang sudah lama menetap di Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.
“Saya lahir dan besar di Papua, orang tua saya dari Sulawesi dan Maluku. Sekarang saya tinggal di Sukoharjo, Saya orang Indonesia,”.
No comments:
Post a Comment