Jokowi Akan Rangkul Papua Dengan Pendekatan Kesejahteraan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat akan menjadi proritas untuk lebih diperhatikan di masa pemerintahannya. Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia.

Kepala Negara mengistilahkannya dengan “Indonesia-sentris” semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

“Baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lain. Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan,” kata Jokowi dalam wawancara bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang disiarkan Kompas TV dalam program Satu Meja, Rabu (21/8/2019) malam..

Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang.

“Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi. Termasuk menengok daerah yang dahulu tak pernah tersentuh.

Misalnya, Kabupaten Nduga. Jokowi mengatakan sudah dua kali melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut.

“Kalau boleh saya infomasikan, saat itu tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan,” ujar Jokowi.

“Tetapi saya sampaikan karena Nduga itu masuk dalam wilayah NKRI, sehingga saya perlu tahu kondisinya seperti apa, keadaannya,” tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan, Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya. Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan.

“Karena itulah yang kita lakukan. Pendekatan kesejahteraan bukan yang lain-lainya,” tukas Jokowi.

Papua dan Papua Barat menjadi isu belakangan ini. Itu karena di provinsi tersebut terjadi kerusuhan yang pecah di sejumlah daerah.

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (20/9/2019 dan Fakfak serta Timika, Rabu (21/9/2019). Kerusuhan tersebut buntut dari aksi unjuk rasa masyarakat yang memprotes tindakan persekusi dan penangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Di Manokwari, massa membakar gedung DPRD dan memblokade sejumlah ruas jalan. Sementara di Fakfak, massa melempar gedung DPRD setempat dengan batu dan benda lainnya.