Soal penghargaan Freedom of the City yang diberikan kepada Pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, Rabu, 17 Juli 2019 sejatinya tak perlu ditanggapi.
Toh kenyataannya pemerintah Inggris sudah menegaskan tetap mendukung integritas teritorial Indonesia dan Papua bagian dari NKRI.
Penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford kepada Separatis Benny Wenda jelas tidak mewakili pemerintah Ingris.
Menurut pandangan Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi persoalan tentang Benny Wenda.
“Menurut saya pemerintah tidak perlu merespons terkait dengan apa pun penghargaan yang diberikan kepada Benny Wenda,” kata Hikmahanto di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Kamis.
“Jika pemerintah kita memberikan perhatian, justru memberikan ruang kepada Benny Wenda untuk bermanuver melalui cara-cara diplomasi,” sambung alumnus University of Nottingham itu.
Hikmahanto menegaskan bahwa Benny Wenda menggunakan cara diplomasi dengan memanfaatkan negara-negara Pasifik ataupun cara-cara yang dapat menarik perhatian internasional.
“Pada saat ini dia bermain bukan dengan kekerasan, melainkan menggunakan cara diplomasi,” ujarnya.
Senada dengan Hikmahanto, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, ini biasa dilakukan oleh Benny Wenda tiap tahun, guna mencari perhatian dunia internasional. Sehingga menurutnya tak perlu diambil pusing.
“Dari tahun ke tahun seperti itu. Mencari perhatian untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Udah, enggak usah dipusingkanlah,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Kamis (18/7).
“Sejauh ini dari Bu Menlu juga sudah menyampaikan, bahwa sementara ini memang posisi Indonesia, tetap mendapat dukungan ya tentang Papua,” tambahnya.
Karenanya, jika ada pihak-pihak yang mencoba merekayasa, agar Papua mau dilepas dari Indonesia, lanjut Wiranto mengatakan bahwa itu hal yang sudah biasa.
“Kalau satu dua kemudian mereka merekayasa, itu ya biasa,” katanya.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI menyatakan anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda tidak pantas menerima penghargaan yang berkaitan dengan perdamaian.
“Kalau dari sisi pandang kita, dia tidak layak menerima penghargaan karena faktanya dia baru tiga pekan lalu menyatakan bertanggungjawab atas pergerakan yang sifatnya politik dan bersenjata. Bagi kita itu tindakan kriminal,” kata Plt Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah dalam press briefing di Jakarta, Kamis (17/7).
Dijelaskannya, Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMWLP) itu dinilai terlibat dalam sejumlah aksi demonstrasi, termasuk penyerangan Mapolsekta Abepura pada 2000 yang mengakibatkan korban jiwa.
“Dengan dia mengakui ambil bagian, apapun terjadi, tangan dia tidak bersih lagi. Jadi kalau disebutkan dia pegiat perdamaian, tidak benar sama sekali,” kata Faizasyah.
Benny Wenda, yang meninggalkan Indonesia pada akhir 90an dan menetap di Inggris hingga saat ini, juga disebut telah terputus dengan realitas yang ada di Papua.
Ia dinilai tidak mengetahui berbagai upaya pemerintah untuk membangun Papua, termasuk melalui pemekaran dan status otonomi khusus yang diberikan.
Meski demikian, Faizasyah menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada Benny Wenda oleh Dewan Kota Oxford tidak merefleksikan kebijakan pemerintah Inggris, sehingga tidak bisa dianggap sebagai dukungan internasional terhadap gerakan pro kemerdekaan Papua.
Melalui keterangan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kamis, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai Papua.
“Keberadaan Benny Wenda di Inggris bukan berarti bahwa pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua dan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah Inggris,” demikian keterangan tersebut.
Dewan lokal secara politik bersifat independen dari pemerintah pusat Inggris sehingga pemberian penghargaan tersebut merupakan urusan Dewan Kota Oxford.
No comments:
Post a Comment