Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil Pemilu 2019 yang bakal diumumkan pada 22 Mei 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai sikap itu tidak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
"Penolakan pemilu yang sudah diselenggarakan secara demokratis bukan wujud tokoh kesatria dan tentu tidak patriotik. Pak Prabowo, yang selalu dikesankan sebagai seorang patriotik, terkesan diisolasi dari data dan fakta politik yang valid. Jika saja beliau mendapat akses terhadap informasi yang akurat, dan valid, kami tentu percaya bahwa beliau akan mengambil sikap yang arif dan bijaksana," ujar Wakil Ketua TKN Jhonny G Plate kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).
Jhonny mengatakan proses penetapan pemenang pemilu telah diatur dalam undang-undang. Terlepas orang itu menyukai atau tidak menyukai hasil pemilu, lanjut Jhonny, penetapan yang dilakukan KPU itu sah sesuai dengan aturan yang berlaku di perundangan.
"Penyelesaian sengketa pemilu sudah diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Jika merasa dirugikan, demi kepastian hukum dan kepastian hak, maka tempuh sesuai alur amanat UU. Penetapan pemenang pemilu juga sudah diatur dalam UU, terlepas diakui atau ditolak oleh peserta pemilu, dalam hal ini paslon capres 02," katanya.
Politikus NasDem itu juga meminta tim BPN menyajikan data yang valid tanpa diintervensi oleh pihak mana pun, sekalipun internal. Dia juga meminta Prabowo dan BPN menghormati keputusan rakyat dan mengakui hasil pemilu.
"Karenanya, menjadi tugas ring satu BPN untuk memberikan masukan sesuai data dan fakta yang valid dan secara tegas perlu menolak intervensi pihak mana pun, termasuk pihak di dalam lingkungan internal sekalipun. Suara rakyat dan keputusan rakyat harus dihormati dan sama-sama menghargainya, dengan mengakui hasil pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yang mana mereka juga dipilih oleh parpol melalui fraksinya di DPR RI, khususnya fraksi yang tergabung di koalisi BPN. Mereka tidak ditunjuk oleh presiden melainkan dipilih oleh DPR RI dan KPU bekerja secara mandiri sebagai lembaga yang independen," ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan penolakan terhadap hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Dia menegaskan tidak bisa menerima hasil pemilu yang tidak jujur.
"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).(zap/dnu)
Sumber
No comments:
Post a Comment