Kekalahan paslon no urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno menyebabkan kekecewaan mendalam pada kelompok-kelompok yang masih bercita-cita NKRI menjadi kekhalifaan dunia.
Kekecewaan itu kemudian diterjemahkan oleh Pembina PAN Amien Rais sebagai people power hanya dengan tuduhan KPU melalukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.
Malin teriak maling bagi mereka biasa karena nyata-nyata gerakan pendukung prabowo seperti HTI untuk mengganti Pancasila nyata-nyata telah dilakukan lama secara terstruktur, sistematis dan masif.
Demikian juga dengan propaganda ganti presiden yang jauh digaungkan sebelum Prabowo-Sandiaga tampil sebagai calon pengganti presiden.
Mahkamah Konstitusi juga jauh sebelum pilpres dan penghitungan resmi KPU dilakukan dan disengketakan ternyata sudah diserang secara membabi buta oleh Amien Rais. Sehingga pihak Mahkamah Konstitusi sebagai penegak terakhir ideologi Pancasila merasa wajib merespon serangan membabi buta tersebut.
Sebelumnya juru bicara Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan, lembaganya tidak akan menanggapi pernyataan Amien Rais yang mengancam akan mengerahkan people power jika ada kecurangan dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Palguna mengatakan seperti tercermin dalam julukannya, hakim adalah zittende magistratuur. Hakim adalah magistrat yang duduk. Artinya, sifatnya pasif dan hanya menunggu.
“Jika datang orang mengajukan perkara, ia akan terima dan adili sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh UUD 1945 sebagaimana juga dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.
Namun juru bicara MK lainnya Fajar Laksono angkat bicara soal pernyataan Amien Rais itu. Dia menegaskan, kalau ucapan Amien bisa dianggap masuk dalam kategori contempt of court. Dengan kata lain, Amien Rais dianggap sudah meremehkan martabat dan kehormatan sebuah lembaga peradilan.
Bahkan, sikap tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah penghinaan serius. Amien dalam pernyataannya dianggap menafikan kerja keras MK sebagai lembaga peradilan yang selama ini terus berusaha menguatkan kepercayaan publik.
Fajar mengaku sangat menyesalkan pernyataan Amien. Sebab, menyiratkan membawa perkara kecurangan pemilu ke MK tidak lagi ada gunanya. Padahal, publik mengetahui bahwa Amien Rais pernah memimpin MPR RI ketika melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945.
“Termasuk di dalamnya menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya. Salah satu kewenangan MK ialah memutus sengketa hasil pemilu,” tegasnya.
Fajar juga mengaku dirinya tak memahami alasan Amien dengan semua keterlibatannya itu bisa berucap demikian. MK sangat menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu. “Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya, dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut,” imbuhnya.
Amien Rais saat ini tentu Amien Rais yang tidak mudah dipahami karena dirinya dalam berpola pikir semakin jauh konstitusi. Amien Rais telah disesatkan oleh kelompok Setan Gundul seperti istilah Andi Arief setelah sukses menggulirkan Jenderal Kardus.
Prabowo Subianto dinilai wakil sekjena Partai Demokrat itu telah masuk perangkap sesat yang meyakinkan calon presiden nomor urut 02 itu meraih kemenangan dalam Pilpres 2019.
“Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasikan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen,” ucap Andi, Senin (6/5).
Amien Rais pun telah tersesat dan disesatkan oleh Setan Gundul yang berlindung dibalik jubah kebesaran agama tersebut dan terus menggaungkan kekhalifahan dengan calon tunggu Prabowo Subianto ?
No comments:
Post a Comment