Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto umbar janji di depan masyarakat. Kali ini di depan Forum Komunikasi Majelis Ta’lim (FKMT) serta relawan Aliansi Pencerah Indonesia (API) Prabowo sesumbar bisa menurunkan harga-harga sembako seperti daging, beras gula, telur, hingga daging ayam hanya dalam 100 hari kerja.
“Kita (kami) akan bekerja untuk emak-emak semuanya. Inshaa Allah kalau hitungan saya harga daging, harga telur, harga ayam, bisa kita turunin dalam 100 hari pertama. Harga beras saya juga feeling hitungan saya bisa kita turunkan,” ucap Prabowo di Desa Bojong Koneng, Bukit Hambalang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (8/2/2019).
Prabowo menyadari kebutuhan dan kesulitan para hadirin yang disebabkan mahalnya kebutuhan harga pokok bagi masyarakat kelas menengah bawah. “Kita dukung kebutuhan emak-emak semuanya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang boros akan kita tutup akan kita kurangi semuanya, kita tutup semua kebocoran negara,” ujar Prabowo.
Kontradiksi Kesejahteraan Petani dan Import
Persoalannya meski gampang diucapkan namun janji macam itu lebih mirip bualan politik karena nyaris mustahil direalisasikan. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah kasih kita penjelasan. Menurutnya siapa pun presiden yang akan dilantik pada Oktober 2019 nanti akan sulit menurunkan harga sembako terutama beras dalam 100 pertama. Ini karena menurutnya sejak 10 tahun terakhir terjadi semacam siklus dimana harga beras cenderung naik pada bulan Oktober alih-alih turun.
Ia mencontohkan harga beras pada tahun 2018 yang relatif terkendali dan didukung surplus tetap mengalami kenaikan. Rusli mencatat, dari 2017 ke 2018 beras dengan kualitas bawah dan medium naik rata-rata Rp400-500/kg.
Belum lagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat inflasi umum tahun 2018 di angka 3,13 persen saja, nilai inflasi volatile terpaut jauh di angka 3,39 persen. Hal ini mengindikasikan harga bahan pokok memang sulit diturunkan. “Itu tantangannya berat. Semua presiden belum bisa meredam gejolak harga di akhir tahun,” ucap Rusli saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (9/02/2019).
Janji Tarif Dasar Listrik
Prabowo Subianto berjanji menurunkan tarif dasar listrik dalam 1,5 tahun pertama jika terpilih sebagai Presiden RI. Namun, janji ini dinilai tak realistis mengingat pemeritahan telah menyubsidi tarif dasar listrik.
“Kalau untuk rumah tangga yang masih berlangganan 900 VA dan 400 VA memang disubsidi,” kata Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Romahurmuziy di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Februari 2019.
Penurunan harga tarif dasar listrik bersubsidi, kata Romi, dapat berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dampaknya, beban APBN untuk subsidi listrik membengkak.
“Persoalannya apakah APBN kita mampu atau tidak,” ujar dia.
Romy mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi telah menurunkan biaya pokok penjualan (BPP) listrik. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt yang telah dikomersialisasikan.
“Artinya sudah mulai beroperasi 2019 awal ini dan biaya BPP sudah akan turun dan tentu belum tercermin dalam APBN 2019,” jelas Romy.
Romy menambahkan proyek listrik 35.000 megawatt ditargetkan selesai di periode kedua Jokowi. Tarif listrik pun bisa diprediksi bisa turun seiring semakin banyaknya pembangkit listrik. Karenanya menurut dia janji Prabowo menurunkan tarif listrik dalam 1,5 tahun bukanlah hal yang baru. Target itu bisa terealisasi di periode kedua Jokowi.
“Bukan hal yang baru sebenarnya. Pak Jokowi pemerintahan pun akan direalisasikan,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment