Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga menyebut, langkah Komisi Pemilihan Umum yang memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat sepekan sebelum debat adalah permintaan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut dia, permintaan itu disampaikan kubu Prabowo dalam rapat tertutup bersama Tim Jokowi dan juga KPU.
Arya mengatakan, kubu Jokowi-Ma’ruf hanya menyetujui usulan kubu Prabowo agar pertanyaan dalam debat dibuka terlebih dahulu. Menurut dia, kubu Jokowi setuju karena mengedepankan prinsip musyawarah.
“Yang minta pertama kali kisi-kisi itu pihak mereka,” kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Arya menilai, pihak Prabowo-Sandi justru mengembangkan opini seolah-olah kubu Jokowi-Ma’ruf-lah yang meminta daftar pertanyaan itu diberikan.
“Ini memutarbalikan fakta,” kata Arya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta polemik soal pertanyaan debat capres-cawapres dihentikan.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan kesepahaman terkait penyampaian soal-soal debat tidak disepakati pada pekan lalu. Kesepakatan ini sudah diambil sejak Desember 2018 lalu.
Adapun kesepakatan itu sudah disetujui oleh TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, BPN Prabowo-Sandiaga, KPU dan Bawaslu dalam rapat-rapat sebelumnya.
“Seharusnya wakil-wakil tim kampanye yang hadir dalam rapat-rapat itu punya tanggungjawab menjelaskan kepada koalisinya dan kepada juru bicara tim masing-masing serta kepada konstuennya,” ujar Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
Pramono menegaskan, pemberitahuan soal secara lebih dulu bertujuan supaya masing-masing capres-cawapres lebih mengedepankan eksplorasi gagasan, visi serta misi masing-masing.
“Jadi kadang yang sifatnya spontan itu nanti kehilangan substansinya dan lebih banyak artificialnya. Kemudian nanti biasanya tidak didukung data dan angka yang elaboratif. Padahal data dan angka yang seperti itu yang sebenernya dibutuhkan publik untuk menilai visi, misi pasangan mana yang lebih baik,” ucapnya.
Terkait polemik soal pertanyaan, Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan duduk polemik soal daftar pertanyaan di debat Pilpres 2019. Ia menilai, wacana yang berkembang malah menyudutkan pihaknya sebagai penyelenggara, juga memicu saling serang antara Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN).
“Kami perlu menjelaskan isu yang beberapa hari ini gencar menyudutkan 01, 02 dan paling banyak KPU,” kata Arief di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (7/1).
Keputusan KPU terkait bocoran daftar pertanyaan di debat capres bukan keputusan pribadi. Keputusannya disepakati bersama kedua kubu capres.
Tujuannya, agar kedua pasangan calon dapat menjawabpertanyaan dengan baik tanpa terkesan menyudutkan, menyerang secara teknis di luar substansi debat.
Arief menjelaskan, bahwa pihaknya lebih ingin memperlihatkan soal logika paparan visi tentang Indonesia dari para kandidat. Adapun yang ingin dicapai KPU dari para capres-cawapres bukan seperti ulangan matematika, bahwa satu ditambah sama dengan dua.
KPU juga telah menyiapkan segmen pertanyaan tertutup dimana nantinya kedua pasangan calon boleh saling bertanya dan menanggapi, sehingga pasangan calon tetap akan diuji kompetensinya.
No comments:
Post a Comment