Seruan 2019 Ganti Presiden Tidak Relevan dengan Aksi Bela Muslim Uighur

Teriakan “2019 ganti presiden” terdengar dalam aksi damai membela etnis minoritas Uighur pada Jumat (21/12/2018). Slogan tersebut juga terus terdengar beberapa kali ketika sejumlah orator lain mengkritik pemerintah dan bertanya kepada massa apa yang akan terjadi pada 2019 jika pemerintah tetap bungkam soal Uighur.

Meski begitu, isu politik tak luput masuk dalam agenda unjuk rasa tersebut. Sebagian peserta demo terlihat merupakan kelompok-kelompok yang pernah mengikuti demo aksi damai 212.

Hal itu terlihat dari banyak massa yang menyanyikan yel-yel Aksi Bela Islam 212. Beberapa tokoh Alumni 212 seperti Ketua Umum FPI Sobri Lubis, aktivis Neno Warisman, Sekretaris Jendral Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Bachtiar Nasir, Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif, dan Ketua GNPF-Ulama Yusuf Muhamamd Martak, turut meramaikan aksi tersebut.

Tak ketinggalan, salah satu tokoh yang ikut dalam demo tersebut, Lieus Sungkharisma dari Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi, mendesak pemerintah untuk keras menyikapi pemerintah China terkait hal ini dalam orasinya.

“Ganti presiden!” teriak massa menjawab Lieus.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Republik Indonesia yang menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Namun, JK menyatakan, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Cina (RRC).

“Kita semua menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia,” ujar JK seusai memberikan pidato pada konferensi di Jakarta, Senin (17/12/2018).

JK mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami Muslim Uighur. Pasalnya, hal tersebut merupakan kedaulatan Cina.

“Tentu kita tidak ingin campuri masalah domestik Uighur. Tapi secara umum pelanggaran hak asasi manusia juga harus kita perjuangkan,” kata JK.

Oleh karena itu, seruan 2019 Ganti Presiden tidak relevan dengan konteks permasalahan yang sebenarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam keras penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan seperti itu, menurut Din, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum inter nasional.

Hak asasi manusia dan International Covenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi sege nap manusia. “Maka, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/12).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) itu meminta penindasan dihentikan. Ia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina agar memberikan hak-hak sipil bagi sesama Muslim.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC dan membela nasib umat Islam di sana,” ucapnya.

Memang sulit untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di Xinjiang. Apalagi belum ada komisioner HAM PBB yang berhasil melakukan kunjungan ke sana. Sebaiknya pemerintah Cina juga mengundang pelapor khusus PBB untuk berkunjung ke Xinjiang. Dari hasil kunjungan itu kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Kedubes Tiongkok di Jakarta sendiri belum berkomentar mengenai rencana Aksi Bela Uighur pada hari ini. Sehari sebelumnya, mereka mengirim rilis pers yang berisi klaim bahwa tidak ada pelanggaran HAM terhadap Uighur.

Menurut mereka, yang ada adalah pemberian pendidikan vokasi mulai dari membuat pakaian hingga pelajaran Bahasa Mandarin agar warga yang terpapar ideologi ekstremis dan separatis bisa kembali membaur ke masyarakat dan mendapat pekerjaan.

Sumber