Keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Pemerataan Akses Listrik Nasional

Jakarta Di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kementerian ESDM terus bertekad untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, memberikan akses energi hingga ke pelosok nusantara.

Kinerja ini terlihat dari angka pemerataan kelistrikan nasional yang tercermin dalam rasio elektrifikasi yang sudah mencapai angka 97,13% hingga akhir Juni 2018.

Capian ini terbilang luar biasa mengingat target rasio elektrifikasi dari Pemerintah sendiri di akhir tahun ini sebesar 97,50% dengan komposisi PLN 94,5%, Non-PLN 2,36% dan LTSHE 0,12%.

Tak puas di situ, Menteri Jonan beserta jajarannya pun kembali memasang target rasio elektrifikasi sebesar 99,9% di tahun 2019 mendatang, dari target yabg sebelumnya hanya 97,5%.

Nantinya, pemerataan rasio elektrifikasi akan dipusatkan ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rasio eletrifikasi sebesar 97,5% di akhir tahun 2019, tapi saya sudah bicara dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, saya katakan saya sangat tidak puas kalau di akhir masa pemerintahan ini, di akhir masa tugas saya itu rasio elektrifikasi mencapai 97,5%. Sekarang sudah dikejar mencapai 97,13%,” terang Jonan beberapa hari yang lalu di Jakarta.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit.
Tercatat hingga Semester I tahun 2018, kapasitas terpasang sudah mencapai 62 Giga Watt (GW) atau meningkat 7 GW dalam 3 tahun terakhir.

Di samping itu, Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program 35.000 mega watt (MW). Status Juni 2018, perkembangan program tersebut sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 2.278 MW atau sekitar 6%, 16.523 MW (47%) memasuki tahap konstruksi, kontrak/PPA belum kontrak 13.481 (38%), pengadaan 2.130 MW (6%) dan dalam tahap perencanaan sebesar 1.007 (3%) MW.

Capaian selanjutnya, susut jaringan atau losses cukup baik mencapai 9,51% atau sudah lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan di tahun ini sebesar 9,60%. Guna mencegah pencurian listrik, Pemerintah akan terus meingkatkan pengawasan dan modernisasi sistem penyaluran dan metering.

Sementara, bauran energi pada sektor pembangkit masih didominasi oleh batubara sebesar 58,64%, disusul kemudian gas 22,48% dan Energi Baru Terbarukan 12,71%. Untuk realisasi pangsa BBM dalam bauran pembangkit listrik sekitar 6,18% atau mencapai 1,77 juta kilo liter.

Pun halnya dengan konsumsi listrik sebesar 1.034 kWh per kapita atau meningkat dibandingkan empat tahun terakhir, yaitu 2017 (1.012 kWh/kapita), 2016 (956 kWh/kapita), 2015 (918 kWh/kapita) dan 2014 (878 kWh/kapita).

Pemerintah menargetkan tahun 2018 mendatang konsumsi listrik masyarakat akan meningkat mencapai 1.129 kWh per kapita. Pada kurun 2017-2018, untuk pertama kalinya Indonesia menembus angka konsumsi listrik diatas 1.000 kWh per kapita. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian nasional.



Sumber