Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menanggapi singkat pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019.
Seruan Lukas Enembe ini memang diamini Ketua DPR Papua, Yunus Wonda serta para pimpinan Fraksi DPRP.
Para pemimpin eksekutif dan legislatif di Papua itu meminta kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI dan Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pascaterjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang pahlawan pembangunan Papua di Puncak Kabo, Distrik Yigi Kabupaten Nduga pada awal Desember.
Tito menegaskan, sebagai mantan Kaploda Papua, dirinya mengatakan bahwa yang terpenting adalah untuk tetap tenang. “Cooling down saja,” kata Tito usai meninjau keamanan misa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Senin (24/12) malam.
Sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan kehadiran aparat TNI di Kabupaten Nduga untuk melindungi rakyat dari kekejaman kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), bukan untuk membunuh rakyat.
“Kehadiran TNI dan Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara guna melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kok, gubernur dan Ketua DPRP malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan negara malah didukung dan dilindungi,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi di Jayapura sebagaimana dilansir Antara, Jumat (21/12).
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin tak mengomentari lebih jauh pernyataan Lukas tersebut. Martuani menegaskan, tugas aparat TNI/Polri adalah menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.
“Saya tidak mau mengomentari pernyataan Gubernur Papua itu. Tapi harus diketahui secara universal kehadiran aparat negara atau aparat keamanan di mana pun bertujuan mengemban tugas yang diberikan negara,” katanya.
Martuani mengatakan kehadiran TNI dan Polri di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, adalah untuk melayani, melindungi, mengayomi, sekaligus menjamin keamanan masyarakat di sana.
“Jadi tidak satu pun yang bisa melarang kami untuk menempati dan bertugas diseluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Nduga,” tegas dia.
Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko juga menepis permintaan Lukas untuk menarik TNI-Polri dari Nduga.
“Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik,” tegas Moeldoko kepada detikcom, Senin (24/12).
Moeldoko mengatakan, untuk menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh Gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan. Karena itu lanjut dia, permintaan menarik pasukan menjadi kurang tepat.
No comments:
Post a Comment