Lembaga Adat Melayu Riau akan menganugerahkan gelar adat Datuk Sri Setia Amanah Negara, yang berarti adalah seorang pembesar, seorang petinggi, yang berseri-seri, bercahaya, memegang amanah negara yang dibebankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 15 Desember mendatang.
Rencana pemberian gelar adat itu disampaikan oleh Penghubung Lembaga Adat Melayu Kapitra Ampera, didampingi Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datuk Al Azhar, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Syahril Abu Bakar, dan Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Kabupaten dan Datuk lain dari 6 kabupaten, saat bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12) siang.
Selain itu hadir juga saat itu Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selain meminang Presiden Jokowi untuk menerima gelar adat, dalam kesempatan itu LAM Riau juga meminta kesediaan Presiden untuk menghadiri pencanangan nasional sertifikasi pada masyarakat adat dan penyerahan 6.000 sertifikat TORA kepada masyarakat Riau, dan juga parade kebudayaan menyambut kebahagiaan masyarakat Riau, yang akan dilaksanakan pada 15 Desember mendatang.
Tanda Terima Kasih
Usai pertemuan Ketua Umum LAM Riau Datuk Al Azhar kepada wartawan mengatakan, melalui beberapa musyawarah dan beberapa kesepakatan maka LAM Riau sudah sepakat memberikan ucapan berterima kasih sekalung budi.
“Tanda kita menyampaikan terima kasih yang dapat dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau itu ya tertinggi adalah dengan memberikan gelar kepada yang Presiden, Datuk Sri Setia Amanah Negara, yang berarti bahwa beliau adalah seorang pembesar, seorang petinggi, Datuk yang berseri-seri, bercahaya, memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau,” kata Al Azhar.
Ketua Harian LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar menambahkan, pemberian gelar itu didasari kenyataan, setelah lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat Riau pada umumnya didatangi oleh asap, lalu Presiden mengambil kebijakan jangan lagi ada asap di Provinsi Riau.
“Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui, asap sudah tidak ada lagi di negeri kami. Ini hal-hal yang menjadi dasar,” ungkap Syahril.
Selain itu, Syahril menunjuk kembalinya Blok Rokan di Provinsi Riau, di 6 Kabupaten/Kota kepada bangsa Indonesia, dikelola oleh Pertamina. “Dan Alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah dapat bersama-sama mengelola Blok Rokan,” sambung Syahril.
Ketua Harian LAM Riau itu juga menunjuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), sehngga tanah milik bersama, diakui, dan sekaligus dapat disertifikatkan.” Ini perjuangan panjang LAM Riau, hampir 20 yahun kami memperjuangkan ini dan di luar dugaan kami, yang selama ini kami butuh pengakuan, dan Presiden telah mengembalikan kepada masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah adat ini,” ujarnya.
Selain itu, juga ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 menyangkut penataan kembali tentang perkebunan kelapa sawit, dimana hampir 3 juta hektar kebun kelapa sawit yang ada di Riau yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat kini bisa ditata kembali.
Menurut Syahril, dengan kebijakan ini alhamdulilah mungkin ada 2 juta hektar yang bisa masyarakat adat bersama-sama pengusaha tempatan untuk dapat mengelola hasil bumi ini.
Kemudian lagi, sambung Syahril, 15 tahun terakhir ini CPP Blok dikelola oleh Pertamina bersama dengan perusahaan daerah. Alhamdulilah beberapa bulan terakhir ini sudah ditetapkan bahwa CPP Blok itu murni masyarakat Riau, Pemda Riau yang mengelolanya. Tidak ikut Pertamina di sana lagi.
“Ini yang menjadi dasar kami disamping adanya jalan tol dan lain-lain sebagainya, membuat kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pada hari ini yang kebetulan dijabat oleh Bapak Ir Joko Widodo bersama Pak Jusuf Kalla. Kami memberikan gelar adat kepada beliau sebagai ingatan budi kepada Presiden,” ungkap Ketua Harian LAM Riau itu seraya menambahkan, tampaknya Presiden berkenan, dan insyaallah tanggal 15 akan datang ke Riau.
Sumber
Rencana pemberian gelar adat itu disampaikan oleh Penghubung Lembaga Adat Melayu Kapitra Ampera, didampingi Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Datuk Al Azhar, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Syahril Abu Bakar, dan Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Kabupaten dan Datuk lain dari 6 kabupaten, saat bertemu Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12) siang.
Selain itu hadir juga saat itu Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dan Ketua DPRD Riau Septina Primawati. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selain meminang Presiden Jokowi untuk menerima gelar adat, dalam kesempatan itu LAM Riau juga meminta kesediaan Presiden untuk menghadiri pencanangan nasional sertifikasi pada masyarakat adat dan penyerahan 6.000 sertifikat TORA kepada masyarakat Riau, dan juga parade kebudayaan menyambut kebahagiaan masyarakat Riau, yang akan dilaksanakan pada 15 Desember mendatang.
Tanda Terima Kasih
Usai pertemuan Ketua Umum LAM Riau Datuk Al Azhar kepada wartawan mengatakan, melalui beberapa musyawarah dan beberapa kesepakatan maka LAM Riau sudah sepakat memberikan ucapan berterima kasih sekalung budi.
“Tanda kita menyampaikan terima kasih yang dapat dilakukan Lembaga Adat Melayu Riau itu ya tertinggi adalah dengan memberikan gelar kepada yang Presiden, Datuk Sri Setia Amanah Negara, yang berarti bahwa beliau adalah seorang pembesar, seorang petinggi, Datuk yang berseri-seri, bercahaya, memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau,” kata Al Azhar.
Ketua Harian LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar menambahkan, pemberian gelar itu didasari kenyataan, setelah lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat Riau pada umumnya didatangi oleh asap, lalu Presiden mengambil kebijakan jangan lagi ada asap di Provinsi Riau.
“Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui, asap sudah tidak ada lagi di negeri kami. Ini hal-hal yang menjadi dasar,” ungkap Syahril.
Selain itu, Syahril menunjuk kembalinya Blok Rokan di Provinsi Riau, di 6 Kabupaten/Kota kepada bangsa Indonesia, dikelola oleh Pertamina. “Dan Alhamdulillah pemerintah daerah melalui perusahaan daerah dapat bersama-sama mengelola Blok Rokan,” sambung Syahril.
Ketua Harian LAM Riau itu juga menunjuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), sehngga tanah milik bersama, diakui, dan sekaligus dapat disertifikatkan.” Ini perjuangan panjang LAM Riau, hampir 20 yahun kami memperjuangkan ini dan di luar dugaan kami, yang selama ini kami butuh pengakuan, dan Presiden telah mengembalikan kepada masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah adat ini,” ujarnya.
Selain itu, juga ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 menyangkut penataan kembali tentang perkebunan kelapa sawit, dimana hampir 3 juta hektar kebun kelapa sawit yang ada di Riau yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat kini bisa ditata kembali.
Menurut Syahril, dengan kebijakan ini alhamdulilah mungkin ada 2 juta hektar yang bisa masyarakat adat bersama-sama pengusaha tempatan untuk dapat mengelola hasil bumi ini.
Kemudian lagi, sambung Syahril, 15 tahun terakhir ini CPP Blok dikelola oleh Pertamina bersama dengan perusahaan daerah. Alhamdulilah beberapa bulan terakhir ini sudah ditetapkan bahwa CPP Blok itu murni masyarakat Riau, Pemda Riau yang mengelolanya. Tidak ikut Pertamina di sana lagi.
“Ini yang menjadi dasar kami disamping adanya jalan tol dan lain-lain sebagainya, membuat kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah pada hari ini yang kebetulan dijabat oleh Bapak Ir Joko Widodo bersama Pak Jusuf Kalla. Kami memberikan gelar adat kepada beliau sebagai ingatan budi kepada Presiden,” ungkap Ketua Harian LAM Riau itu seraya menambahkan, tampaknya Presiden berkenan, dan insyaallah tanggal 15 akan datang ke Riau.
Sumber
No comments:
Post a Comment