Reuni 212 Dinilai MUI Jabar Melenceng, Warga Diminta Tak ke Jakarta

MUI Jawa Barat mengimbau warga tidak mengikuti kegiatan reuni 212. Alasannya, gerakan yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada 2 Desember mendatang itu sudah tidak murni sebagai kegiatan berlandaskan keagamaan.
Ketua MUI Jabar, Rachmat Syafe’i menilai aksi 212 sudah kehilangan esensi dan cenderung melenceng pada kegiatan berbau politik. Daripada mengikuti aksi tersebut, lebih baik menghabiskan waktu dengan kegiatan yang positif, seperti melakukan kajian keagamaan di temoat ibadah.
“Banyak yang datang ke MUI Jabar menanyakan esensi aksi reuni 212. Dari pengamatan kami, (rencana aksi) sudah melenceng ke arah politik,” katanya di kantor MUI Jabar, Jalan L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).
Ia menjelaskan, kegiatan 212 sudah selesai ketika Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan bersalah dalam sidang kasus penistaan agama. Untuk itu, MUI Jabar meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.
Lebih lanjut Rachmat pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan keagamaan.
“Kegiatan politik silahkan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan, meski sudah ada imbauan MUI, masyarakat asal Jawa Barat masih ada yang terkonfirmasi ikut dalam kegiatan jumlahnya tidak signifikan.
Ia meminta siapapun yang ikut dalam kegiatan tetap menjaga ketertiban dan mengikuti semua berdasarkan hukum yang berlaku.
“Dari laporan di daerah, warga Jabar tidak akan terlalu banyak yang berangkat ke acara itu (reuni 212). Tiap kabupaten kota ada yang berangkat, tapi tidak singnifikan jumlahnya,” terangnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto menyatakan aksi unjuk rasa bertajuk reuni 212 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Maka dari itu, Polri sebagai salah satu institusi keamanan negara berhak untuk tidak memberikan izin.
Wiranto khawatir, aksi reuni 212 menimbulkan hiruk pikuk dan energi yang terbuang, serta membuat problematika baru. Untuk itu, ia menyarankan kepada semua masyarakat untuk fokus menghadapi dan menjaga pemilu 2019 berjalan aman, damai dan partisipasi masyarakat memilih calon pemimpin makin baik.
Menurutnya, pemilu yang baik akan berpengaruh pada nama baik bangsa secara keseluruhan. Pemilu yang damai dan tanpa konflik merupakan indikator demokrasi berjalan lebih maju.
“Kondisi sekarang ini kita jaga dengan baik, suhunya hangat boleh, tapi jangan mendidih,” terangnya usai menghadiri apel Danrem-Dandim terpusat di Pusat Persenjataan Infanteri (Pussenif) Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (27/11/2018).
Maka dari itu, meskipun demonstrasi adalah hak warga dan bagian dari demokrasi serta kebebasan berpendapat, namun ia menilai pihak kepolisian bisa tak mengeluarkan izin terhadap rencana reuni 212. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan acuan Polri tak memberikan izin, seperti mengganggu ketertiban umum.
“Demonstrasi ada aturan main dan polisi berhak melarang, mengacu pada undang-undang. Misalnya jumlahnya terlalu banyak hingga mengacaukan lalu lintas bisa dilarang oleh polisi. Atau jumlah terlalu besar dan mengancam keamanan nasional, itu boleh dilarang, boleh,” katanya.
“Demonstrasi itu kebebasan berpendapat tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain, kalau demo kemudian menimbulkan kemacetan se-kota itu namanya bukan demonstrasi, tapi membuat kekacauan,” ia menambahkan. (MC)

Sumber : https://hitamputih.co