Dalam APK yang disebar-luaskan di Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Tengah menggambarkan Joko Widodo yang menggunakan mahkota dan baju kebesaran seorang raja seolah-olah yang mengeluarkannya adalah PDIP.
Pada kenyataannya baik dari DPD PDIP Jateng, DPP PDIP, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) tidak memproduksi APK yang berkonten menyesatkan seperti dalam poster.
“Itu bukan kerjaan PDIP,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di Cirebon, Ahad, 18 November 2018.
Sebagai Sekjen PDIP, kata Hasto, ia bertanggungjawab bahwa partainya tidak pernah memasang poster itu. Hasto menduga pemasangan poster itu modus kampanye hitam gaya baru.
Menurut Hasto, ada yang sengaja memalsukan alat peraga kampanye mereka karena hasil survei selalu menunjukan PDIP memiliki tingkat elektabilitas tinggi.
Memasang gambar-gambar dijadikan cara untuk menurunkan elektabilitas partai berlogo banteng ini.
Belakangan diketahui, pemasang poster itu adalah Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI), organisasi pendukung Jokowi dua periode.
Hal ini membuat juru bicara BPN Prabowo – Sandiaga Uno, Habiburokhman menuntut permintaan maaf dari petinggi PDIP yang dinilai menuduh pemasang poster adalah kubu lawan Jokowi. “Mereka mau skor 0-3, skornya tetap 3-0,” ujar Hasto Kristiyanto menanggapi tuntutan permintaan maaf itu.
Mengantisipasi hal serupa, Hasto mengatakan partainya menyiapkan atribut asli yang mengedepankan kepemimpinan Jokowi dengan pendekatan soft campaign.
Berdasarkan hasil survey, alat peraga kampanye didesain sesuai dengan citra yang ingin dimunculkan, yakni berisi gambar calon presiden inkumben Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan pendiri PDIP, Soekarno.
“Tidak sembarangan sebagaimana alat peraga kampanye liar yang muncul akhir-akhir ini.”
Hasto mengatakan, pihaknya juga akan mengajak organisasi pendukung Jokowi yang memasang poster itu untuk berdialog.
“Jadi walaupun ini partisipasi masyarakat, harus tetap disamakan gaya komunikasinya.”
Untuk mengurangi simpati warga Jateng kepada Presiden Jokowi, dilakukan operasi “False Flag Demonization” dalam poster “Raja Jokowi”.
Berbagai strategi dan taktik digunakan demi sebuah kemenangan, bahkan sampai menghalalkan segala cara.
Gaya komunikasi PDIP adalah turun ke bawah, bukan memasang alat peraga kampanye di pohon. “Yang mencoblos kan rakyat, bukan pohon,” ujar Hasto.
Konten APK kampanye hitam ini dilakukan sehalus mungkin dan tidak ada kalimat penyerangan, yang ada hanyalah foto Joko Widodo yang menggunakan pakaian raja.
Tetapi siapapun yang melihat alat peraga tersebut pasti akan merasakan citra jahat tentang Joko Widodo.
Karena dalam konteks adab demokrasi sosok raja yaitu negatif sebab kekuasaan yang diperoleh tidak melalui Pemilu. Kekuasaan raja bersifat pribadi dan akan diganti setelah raja tersebut meninggal.
Berikut 3 tujuan yang dibuat dalam strategi false flag demonization atau kampanye hitam dengan bendera palsu:
Membuat seseorang percaya bahwa di balik propaganda hitam itu berasal dari kubu Joko Widodo Menyerang 2 musuh sekaligus yaitu Jokowi sebagai capres dan PDIP sebagai partai pesaing di dalam Pemilu Memecahkan persatuan Koalisi Indonesia Kerja sebab Joko Widodo dikampanyekan terpisah dengan KH Ma’ruf Amin
Sejumlah informasi telah berhasil dikumpulkan dan pihak PDIP perlu menindaklanjuti kasus ini serta tidak membiarkannya begitu saja.
PDIP harus melaporkan kasus ini kepada Kepolisian dan mengawal prosesnya agar para pihak yang merencanakan tindakan tersebut mendapats hukuman yang setimpal.
Demokrasi harus diselamatkan dari orang-orang yang mengejar sebuah kekuasaan dengan berbagai macam cara busuk.
Sumber : https://bidikdata.com/prabowo-sandiaga-memainkan-politik-false-flag-di-jateng.html
No comments:
Post a Comment