Bidikdata – Jakarta – Pemerintah telah menyalurkan 81% Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Bunga yang kian murah hingga 7% per September 2018, dari total anggaran sepanjang tahun ini yang sebesar Rp123,631 triliun. Capaian tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro.
Persentase itu setara dengan Rp100 triliun. Perinciannya, sebesar 63% Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, 36% KUR Kecil, dan 0,4% KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Saat ini, penyaluran KUR di Pulau Jawa mencapai 54,9%, diikuti oleh Pulau Sumatra 19,3%, Pulau Sulawesi 11%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 6,9%, Pulau Kalimantan 6%, serta Maluku dan Papua 1,9%,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam talkshow “KUR untuk Kesejahteraan Rakyat”, di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu 27 Oktober 2018 lalu.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim berhasil menekan rasio Non Performing Loan(NPL) atau kredit macet menjadi 0,11%. Pemerintah berkomitmen untuk menggencarkan sebaran KUR ke seluruh wilayah Indonesia.
Sejak diluncurkan pada 2007, pemerintah menyatakan terus melakukan pembenahan dalam penyaluran KUR kepada masyarakat. Pada 2017-2018, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait telah menetapkan kebijakan baru KUR berbunga rendah dan KUR Pariwisata untuk memperluas akses pendanaan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati bahwa penyaluran pinjaman ke usaha mikro telah mencapai Rp11 triliun, usaha retail Rp5,6 triliun, Tenaga Kerja Indonesia Rp92 miliar, UMI atau ultra mikro Rp94,7 miliar. Sektor perdagangan menjadi penyumbang utama dalam penyaluran KUR karena modal usaha sektor perdagangan masih menjadi primadona masyarakat Jateng dalam mengambil kredit. “Sektor perdagangan menjadi penyumbang utama dalam penyaluran KUR. Ini karena modal usaha sektor perdagangan masih menjadi primadona masyarakat Jateng dalam mengambil kredit,” kata Ema, Senin (19/11/2018).
Sementara itu Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Regional 6 OJK Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), Andi Muhammad Yusuf mengatakan bahwa Realisasi KUR 2018 hingga September mencapai Rp4,98 triliun atau telah mencapai 92,22% dari target KUR 2018 sebesar Rp5,40 triliun. Penyaluran KUR di Sulsel telah menjangkau seluruh kabupaten/kota.
“KUR tersebut disalurkan kepada 199.587 debitur dengan NPL berada pada posisi yang sangat rendah yakni 0,13%,” katanya.
Realisasi tertinggi dicatatkan oleh Kota Makassar mencapai Rp611,88 miliar dengan share 12,28%. Disusul Kabupaten Bone Rp449,65 miliar (share 9,03%) dan Kabupaten Sidrap Rp346,04 miliar (share 6,95%).
Persentase itu setara dengan Rp100 triliun. Perinciannya, sebesar 63% Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, 36% KUR Kecil, dan 0,4% KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Saat ini, penyaluran KUR di Pulau Jawa mencapai 54,9%, diikuti oleh Pulau Sumatra 19,3%, Pulau Sulawesi 11%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 6,9%, Pulau Kalimantan 6%, serta Maluku dan Papua 1,9%,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam talkshow “KUR untuk Kesejahteraan Rakyat”, di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu 27 Oktober 2018 lalu.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim berhasil menekan rasio Non Performing Loan(NPL) atau kredit macet menjadi 0,11%. Pemerintah berkomitmen untuk menggencarkan sebaran KUR ke seluruh wilayah Indonesia.
Sejak diluncurkan pada 2007, pemerintah menyatakan terus melakukan pembenahan dalam penyaluran KUR kepada masyarakat. Pada 2017-2018, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian/Lembaga terkait telah menetapkan kebijakan baru KUR berbunga rendah dan KUR Pariwisata untuk memperluas akses pendanaan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati bahwa penyaluran pinjaman ke usaha mikro telah mencapai Rp11 triliun, usaha retail Rp5,6 triliun, Tenaga Kerja Indonesia Rp92 miliar, UMI atau ultra mikro Rp94,7 miliar. Sektor perdagangan menjadi penyumbang utama dalam penyaluran KUR karena modal usaha sektor perdagangan masih menjadi primadona masyarakat Jateng dalam mengambil kredit. “Sektor perdagangan menjadi penyumbang utama dalam penyaluran KUR. Ini karena modal usaha sektor perdagangan masih menjadi primadona masyarakat Jateng dalam mengambil kredit,” kata Ema, Senin (19/11/2018).
Sementara itu Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Regional 6 OJK Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), Andi Muhammad Yusuf mengatakan bahwa Realisasi KUR 2018 hingga September mencapai Rp4,98 triliun atau telah mencapai 92,22% dari target KUR 2018 sebesar Rp5,40 triliun. Penyaluran KUR di Sulsel telah menjangkau seluruh kabupaten/kota.
“KUR tersebut disalurkan kepada 199.587 debitur dengan NPL berada pada posisi yang sangat rendah yakni 0,13%,” katanya.
Realisasi tertinggi dicatatkan oleh Kota Makassar mencapai Rp611,88 miliar dengan share 12,28%. Disusul Kabupaten Bone Rp449,65 miliar (share 9,03%) dan Kabupaten Sidrap Rp346,04 miliar (share 6,95%).
No comments:
Post a Comment