Mading Indonesia – Seorang anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/Cawapres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengkritik pemerintah yang tidak mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan indeks pembangunan manusia. Ia menyayangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengesampingkan pembangunan manusia di tahun keempat masa jabatannya.
“Kami sayangkan (pembangunan manusia) baru mulai diangkat sebagai (program) prioritas pada tahun ini yang notabene adalah tahun politik,” demikian kata Sara dalam acara Seminar Nasional “Outlook For Indonesia’s Presidential Election 2019” HUT ke-19 Habibie Center di Jakarta.
Namun benarkah pernyataan Sara tersebut ? Ternyata Sara hanya menyoroti salah satu faktor dari banyak perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sara hanya fokus pada “pengurangan kecepatan” untuk mengurangi angka kemiskinan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu negara untuk meningkatkan IPMnya
Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
Jadi IPM di suatu negara akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
Faktanya adalah IPM Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai kategori tinggi dengan 70,81 persen dari 68,90 di tahun 2014. Angka 2017 tersebut menunjukkan Indonesia telah masuk dalam kategori High Human Development.
Di Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi yaitu sebesar 77.60 pada tahun 2010. Sedangkan Provinsi Papua dari tahun 2004-2010 memiliki IPM yang paling kecil diantara provinsi-provinsi yang lain. Sehingga wajar bila Presiden Jokowi juga memberi perhatian khusus pada Provinsi paling timur Indonesia ini.
Selain itu ketika pemerintah berhasil mencetak SDM yang unggul, maka produktivitas dan daya saing akan tinggi, sehingga akan menjadi kreatif dan inovatif. Sebagai contoh: pemerintah mendorong berdirinya sentra-sentra ekonomi kreatif, sektor pariwisata, enterpreneurship dan e-commerce yang mampu membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengajarkan melek teknologi untuk masyarakat.
Hal ini membuat Indeks Daya Saing Global Indonesia naik ke peringkat 36 pada tahun 2017 dari peringkat 41 di tahun 2016.
Pada bulan Oktober 2018 lalu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) juga telah melaporkan berbagai capaian selama 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK.
Untuk ukuran dunia internasional, Presiden Jokowi telah menghantar Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia kini menjadi yang paling tercepat nomor tiga di antara negara-negara anggota G20. Pertumbuhan ekonomi tidak melupakan pengentasan ketimpangan ekonomi. Indeks Gini Di Era Jokowi mengalami penurunan dari 2017 sebesar 0,393 menjadi 0,389; Tingkat Kemiskinan turun menjadi 9,82% di tahun 2018 dari 10,64% di 2017; serta Perlindungan Sosial JKN mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp92,3T menjadi Rp92,4T di tahun 2018.
Dalam capaian ini terdapat program penanggulangan kemiskinan salah satunya program keluarga harapan (PKH). Pada tahun 2014 sasaran PKH berjumlah 2,8 juta rumah tangga, dan di tahun 2018 ditingkatkan lagi menjadi 10 juta Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bansos yang diterima KPM sebesar Rp1,890,000/Tahun pada tahun 2018.
Selain itu dalam pemenuhan kebutuhan dasar Pemerintah di tahun 2017 melakukan transformasi dari Rastra 15,5 juta KPM menjadi BNPT sebesar 10 juta KPM ditahun 2018, dan ditahun 2019 akan dialokasikan anggaran bansos pangan sebesar Rp20,8T.
Adapun capaian 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam indikator Nasional di antaranya indeks Pembangunan manusia, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan Hidup Layak naik dengan kecepatan rata-rata perubahan kenaikan IPM ditahun 2015-2017 sebesar 0,91%;
Pelayanan Agama dalam bentuk kuota ibadah haji juga meningkat dari tahun 2017 sebesar 211,000 jemaah menjadi 221,000 jemaah haji dan juga telah dibentuk badan pengelola keuangan haji guna mendukung penyelenggaraan haji yang lebih profesional, transparan dan akuntabel.
Selain itu, Gerakan Nasional Revolusi Mental juga menjadi program Pemerintah yang dapat membentuk atau membangun karakter bangsa karena di dalamnya terdapat program gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, Gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu.
Bahkan belum lama ini prestasi bidang olahraga dan seni juga mengalami peningkatan pesat saat ajang Asian Games XVIII Indonesia memporoleh total 98 medali dengan pembagian 31 medali emas, 24 medali perak dan 43 medali perunggu serta menduduki peringkat ke-4.
Begitupun prestasi dalam ajang Asian Para Games III Indonesia memperoleh peringkat ke 5 dengan total 135 medali dengan pembagian 37 medali emas, 47 medali perak dan 51 medali perunggu.
Kualitas SDM Indonesia yang mampu dan sukses menggelar event sebesar Asian Games juga tak urung mendapat pujian dunia, khususnya para peserta Asian Games 2018.
Bila dilihat lebih detail, terdapat tiga dimensi dasar yang membentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat tahun 2017 mencapai 71,06. Pertumbuhannya dari 2010 sampai 2017 tercatat sebesar 0,25 persen per tahun.
Untuk angka harapan hidup, studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet, dalam rentang penelitian 1990 hingga 2016, menemukan harapan hidup masyarakat Indonesia yang lebih tinggi pada 2016. Pemimpin studi, Dr dr Nafsiah Mboi, mengatakan bahwa usia harapan hidup orang Indonesia tahun 2016 mencapai 71,7 tahun, lebih lama dibandingkan dengan usia harapan hidup yang hanya 63,6 tahun pada tahun 1990.
Sementara dimensi pengetahuan dibagi dalam indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dari 2010-2017, harapan lama sekolah rata-rata tumbuh 1,87 persen per tahun dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tumbuh 1,18 persen per tahun.
“Harapan lama sekolah menjadi sinyal positif semakin banyak penduduk yang bersekolah. Rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas juga telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas IX,” jelas Kepala BPS Suhariyanto April 2018 lalu
Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh besaran pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita masyarakat tahun 2017 terhitung mencapai Rp 10,66 juta per tahun. Terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat dalam tujuh tahun terakhir sebesar 1,76 persen per tahun.
No comments:
Post a Comment