Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak salah seorang yang diperiksa terkait penyebaran berita hoax oleh Ratna Sarumpaet kembali berkomentar tentang hoax.
Kali ini yang dimaksud adalah terkait klaim prestasi Jokowi selama empat tahun memimpin Indonesia. Seperti disinyalir Kyai Ma’ruf Dahnil Simanjuntak ini tentu akan menutup mata terhadap berbagai prestasi nyata yang telah dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.
Kinerja pemerintah juga diapresiasi masyarakat dalam bentuk peningkatan kepuasan masyarakat terhadap presiden Jokowi. Sehingga bila Dahnil menyebut kinerja pemerintah yang ditampilkan hanya merupakan pembenaran semata tentu tidak akan mendapat simpati langsung dari masyarakat.
Koordinator Gerakan Rakyat Selamatkan Indonesia (GRSI), Reinhard Calvin mengatakan keberhasilan Jokowi, diantaranya merebut kembali sumber daya alam Indonesia yang sempat berada di tangan pihak asing.
“Setelah 50 tahun dimiliki pihak asing, Indonesia akhirnya menguasai 51 persen saham Freeport. Negosiasi panjang demi anak-anak negeri. Di Riau ada juga Blok Rokan dan Kaltim Blok Mahakam, ini jadi kado rakyat di 4 tahun Jokowi,” kata Reinhard dalam konferensi pers, di Omah Kopi Gedung Joeang 45 Menteng Jakarta, Senin (22/10/2018).
Lebih lanjut, Reinhard menyakini bahwa rakyat cukup puas di bawah 4 tahun Presiden Jokowi memimpin Indonesia.
Menurutnya, Jokowi berhasil membuat tonggak kemajuan Indonesia.
Pemerintahan Jokowi dinilai cukup berhasil menciptakan pondasi pembangunan demi kesejahteraan Indonesia.
“Hasilnya yang kami rasakan di berbagai daerah untuk menghilangkan disparitas antardaerah melalui infrastruktur, lapangan terbang, pelabuhan, perbaikan bidang pendidikan, kesehatan, KIP, KIS, itu merupakan dasar-dasar yang bisa menjadi landasan ke depan,” kata dia.
Dia melanjutkan bahwa salah satu capaian Jokowi tidak hanya berfokus untuk Jawa saja melainkan untuk Indonesia secara keseluruhan.
Menurutnya Jokowi, telah menekankan pemerataan pembangunan.
“Sebagai rakyat, kami melihat bahwa Presiden Jokowi memang manusia biasa. Tapi ia menularkan budaya yang belum menjadi kebiasaan banyak pejabat, bagaimana merakyat memimpin tanpa sekat. Infrastruktur merata dan bukti nyata ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini akan jadi pondasi yang sangat kuat bagi perekonomian Indonesia kedepan,” katanya.
Dalam bidang demokrasi juga stabil dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Data sementara yang dirujuk tim pemerintah dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla juga memperkuat argumentasi itu. Temuan Badan Pusat Statistik menunjukkan, indeks demokrasi Indonesia membaik. Indeks kebebasan berpendapat berada di angka 78,75; lembaga demokrasi 72,49; kaderisasi partai politik 68,91.
Di tengah perbedaan aspirasi masyarakat, menurut Karding, Jokowi sukses mereduksi upaya-upaya yang mengancam persatuan. Meski ia menyadari, politik Indonesia belum bisa lepas dari pragmatisme. Belum lagi tantangan politik aliran yang masih kuat.
Dalam aspek hukum dan keamanan, Indria menilai pemerintahan Jokowi cukup sukses. Salah satu faktor yang ia soroti adalah relasi harmonis TNI dan Polri. Kedua institusi tampak bisa berbagi peran.
Soliditas itu bisa menjadi modal berharga pemerintah menyambut 2019. Hal itu diamini Abdul Kadir Karding. Ia berpendapat, pemerintah semakin bisa mendorong pada penegak-penegak hukum bekerja berdasarkan kewenangan mereka tanpa dicampuri.
“Kita tidak melihat dan mendengar hal-hal yang besar dalam hal keamanan. Kriminalitas juga berkurang jauh,” kata Mantan Sekjen PKB itu.
Dalam Laporan 4 Tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, tim pemerintah mengutip temuan Legal Roundtable. Di sana tampak peningkatan kinerja Indonesia sebagai negara hukum. Pada tahun 2016, indeks menunjukan angka 5,31. Di 2017 terjadi perbaikan, angkanya meningkat menjadi 5,84.
Karding tak menampik masalah korupsi masih menjadi momok pemerintah. Pasalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara masih terjadi.
Kabar baiknya, indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami perbaikan. Pada 2013, berdasarkan data Transparency International, yang dikutip tim pemerintah, angkanya 32. Pada 2017 perlahan naik menjadi 37. Pemerintah juga berusaha bersih-bersih dengan membuat satuan tugas saber pungli yang telah menerima 36.343 aduan.
Tak cuma pemberantasan korupsi, pemerintah juga fokus mengimbanginya dengan upaya pencegahan. Berbagai cara ditempuh, dari reformasi birokrasi yang bersandar pada peningkatan kualitas SDM aparatus dan pengawasan internal, peningkatan efektivitas kelembagaan, serta pelibatan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurut Karding, aspek yang masih belum tuntas diselesaikan adalah kasus pelanggaran HAM. Ia berharap pemerintah segera membongkarnya kasus-kasus yang seharusnya dituntaskan.
“Kasus HAM masa lalu, termasuk kasus besar. Membangun sistem hukum yang mengeliminasi pelanggaran HAM,” ia berujar. Pun masih ada kasus dengan sorotan publik besar yang belum bisa terpecahkan, misalnya penganiayaan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.
Di bidang politik, hukum dan keamanan, Karding masih punya catatan khusus. Baginya, kinerja pemerintah masih harus lebih dimaksimalkan.
Karding menggarisbawahi koordinasi antarlembaga yang belum padu dalam satu narasi. Ego sektoral masih terasa.
“Tidak bisa efektif dan cepat karena kabupaten, propinsi dan desa bahkan memiliki kewenangan-kewenangan yang sepenuhnya. Tidak bisa diselaraskan dan disinergikan,” kata Wakil Ketua Timses Jokowi ini.
Pengamat Politik Indira Samego sedikit memakluminya. “Jokowi banyak dihadapkan masalah warisan masa lalu,” katanya.
Masalah seperti koordinasi pusat-daerah, penegakan hukum dan ketengangan kekuatan politik merupakan masalah menahun yang tak bisa begitu saja disingkirkan.
Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah, juga menilai kinerja Jokowi-JK selama 4 tahun memimpin Indonesia sudah terbilang baik. Hal ini didukung dengan gagasan konsep ekonomi yang jelas, sehingga menjadi faktor dominan bagi kemajuan Bangsa Indonesia.
Keberanian dan komitmen Jokowi-JK untuk membangun dan pemerataan ekonomi Indonesia melalui pembangungan infrastruktur patut diapresiasi.
Sementara itu untuk konsep ekonomi yang dibawa capwares KH. Ma’ruf Amin yang akan mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019 diapresiasi oleh pengamat Ekonom senior.
Ekonom senior Core Indonesia Hendri Saparini memuji konsep ekonomi yang dibawa Calon Wakil Presiden nomor 02 Ma’ruf Amin. Dia menilai, konsep ekonomi Ma’ruf penuh kejujuran.
“Beberapa catatan yang sangat penting, yaitu kejujuran Pak Kiai. Saat ini sangat jarang kita ambil strategi ekonomi yang didasarkan, dilihat secara jujur,” ucap Hendri saat menghadiri peluncuran buku Arus Baru Ekonomi Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/11).
Selain itu, menurut dia, konsep ekonomi yang ditawarkan Ma’ruf, adanya semangat keberpihakan kepada mereka yang ada di bawah.
“Semangat keberpihakan sangat kental. Pada dasarnya kebijakan pemerintah itu adalah garis keberpihakan. Kalau sekarang kita mengakui dengan jujur terjadi kesenjangan, ada kelompok yang termarjinalkan, harus berani berikan strategi yang menunjukkan keberpihakan pemerintah. Tidak untuk mengurangi apa yang sudah dilakukan saat ini,” ungkap Hendri.
Selain itu, masih kata dia, adanya semangat solusi yang tidak ingin menggantikan sesuatu dengan yang baru. “Tetapi mencari terobosan dari yang ada sekarang menjadi lebih baik. Saya rasa kita tahu, terobosan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. APBN ke Indonesia Timur itu adalah salah satu terobosan,” lanjutnya.
Sumber
No comments:
Post a Comment