Mataram (Antaranews NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah berharap Komisi IX DPR RI membantu percepatan rekontruksi dan rehabilitasi pascabencana gempa bumi yang mengguncang daerah itu.

"Masih kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan lingkup kerja Komisi IX, yakni bidang kesehatan dan ketenagakerjaan," katanya saat menerima kunjungan kerja rombongan Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis.

Zulkieflimansyah mengatakan kunjungan kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI ke NTB, dinilai tepat, sebab saat ini NTB masih dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga, kedatangan para wakil rakyat itu, diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi NTB untuk menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Untuk itu, melalui Komisi IX DPR RI, dan berbagai mitra kerjanya, diharapkan permasalahan yang terjadi di lapangan bisa diringankan dan dicari solusi terbaiknya.

"Fase rehab dan rekonstruksi sekarang, di lapangan kami tidak hanya dihadapkan pada persoalan kerusakan fasilitas umum dan kesehatan saja. Namun secara sosial banyak masyarakat terdampak yang kini juga kehilangan lapangan pekerjaan, keluarga dan tempat tinggal," ucapnya.

Menurutnya, gempa bumi menyisakan begitu banyak korban, disamping yang meninggal dunia, korban luka dan patah tulang juga banyak. Tindakan medis seperti operasi ortopedi bahkan harus dilakukan beberapa kali.

"Khusus untuk kasus itu, kita berharap dapat ditemukan solusi bersama BPJS, agar korban yang rumahnya sudah hancur, tidak lagi mesti pusing memikirkan biaya berobat. Hal ini, sesuai dengan pesan khusus Presiden Jokowi, agar semua pihak memberi perhatian khusus bagi korban yang cacat dan cidera," jelas Zulkieflimansyah atau akrab disapa Doktor Zul.

Ketua Rombongan Ketua Komisi IX Hj Ermalena menyampaikan, kedatangan mereka ke NTB, di antaranya melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pascagempa. Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kementerian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.

"Kami siap membantu apa yang dibutuhkan NTB pascagempa bumi," kata Ermalena.

Di samping itu, ia juga ingin mengetahui perkembangan kasus malaria yang kemarin menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB.

"Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerjanya untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR," katanya.