Gerindra dan PKS Abaikan Warga DKI Jakarta Demi Kekuasaan

Gerindra dan PKS Abaikan Warga DKI Jakarta Demi Kekuasaan

Jakarta – Partai Gerindra dan PKS di DKI Jakarta masih berseteru menentukan Wagub pengganti Sandiaga Uno.

Gerindra dan PKS ternyata hanya fokus kepada kekuasaan dan materi serta cenderung mengenyampingkan kepentingan warga DKI karena perebutan jabatan Wagub yang tak kunjung usai menghambat jalannya roda pemerintahan.

Direktur Komunikasi LAPI Odorikus Holang meminta agar PKS dan Gerindra segera mengakhiri drama tersebut.

Holang meniali, drama wagub DKI berhasil menyita perhatian publik. Ia menyebut, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 jangan sampai terlupakan.

“Gerindra dan PKS sebaiknya hentikan drama soal perebutan kursi DKI II. Jangan selalu membuat drama dengan membarengi proses pembahasan APBD DKI,” ucap Holang kepada wartawan, Rabu (21/11) malam.

Sementara itu, dia menyarankan agar publik jangan terkecoh dengan lamanya proses penetapan penghuni kursi DKI II tersebut. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah proses pembahasan APBD DKI Jakarta.

“Itu yang harus kita ‘pelototi’, masih ingat kan saat Ahok ungkap anggaran siluman yang pernah terjadi pada RAPBD tahun 2015, kita bukan menuding tapi itu menjadi pelajaran bagi publik,” tandasnya.

Perseteruan Gerindra dan PKS di DKI Jakarta tanda perpecahan koalisi dan tidak adanya perhatian kepada masyarakat. Gerindra dan PKS seharusnya mengakomodasi kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan parpol. Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra sampai sekarang belum memberikan instruksi mengenai pengganti Sandiaga Uno sehingga Prabowo gagal mengambil peran selaku pimpinan Parpol.

Sebelumnya, Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menilai ada sandiwara politik dari PKS dan Gerindra. Jerry menduga, kedua partai akan terus bersandiwara hingga pilpres 2019 nanti. Tentu saja, warga Jakarta yang dirugikan.

“Seperti ada unsur kesengajaan atau sebuah sandiwara politik yang dimainkan sampai tahun depan. Saya curiga mereka menunggu hasil Pilpres baru diumumkan, siapa yang jadi wakil gubernur,” kata dia.

Dia curiga, kalau pun kemudian koalisis Prabowo-Sandiaga kalah di Pilpres, maka Sandiaga akan kembali lagi menjadi wakil gubernur.

Menurut Jerry, jika skenario itu terjadi, sungguh tidak etis. Alhasil, sudah seharusnya Gerindra dan PKS segera menunjuk siapa pengganti Sandiaga. Pasalnya, Jakarta memerlukan perbaikan dan percepatan pelayanan publik.

“Kalau Sandiaga kalah bisa saja dia balik menjadi wagub DKI Jakarta. Sudah seharusnya dipercepat jangan tunggu sampai tahun depan,” ujar dia.

Dia menilai PKS dan Gerindra tak boleh terus bersandiwara karena perilaku itu sejatinya merusak demokrasi sekaligus merugikan warga DKI Jakarta. Karena kinerja gubernur tak akan pernah maksimal jika tidak didukung oleh wakil gubernur.

“Kan DPRD dan partai koalisi juga sangat menentukan. Bagi saya Anies akan menuruti saja siapa yang akan ditunjuk mendampinginya,” katanya.

Dia pun mengaku tak habis pikir pemilihan Wagub DKI ini diulur-ulur. Ini menunjukan bahwa ada lobi-lobi kepentingan kekuasaan dan bagi-bagi antara PKS dan Gerindra.

Sumber