Mading Indonesia – Salah seorang anggota tim sukses paslon pilpres no urut 02 Prabowo-Sandi Salamuddin Daeng memborbardir opini masyarakat agar mempercayai bahwa ada usaha pemerintahan Jokowi-JK saat ini telah menggunakan dana haji hanya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang sebenarnya juga akan berbalik kepada kemaslahatan umat.
Dalam tulisan Salahuddin menyebutkan Rp. 38,5 Triliun dana haji sudah dipakai pemerintahan Jokowi-JK. Padahal kenyataannya dana haji tersebut mayoritas telah cair sebesar Rp.37,9 triliun sejak tahun 2009 di era SBY yang juga merupakan pendukung Prabowo-Sandi.
Faktanya Kementerian Agama dan BPKH telah menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Suku Dana Haji Indonesia (SDHI) dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp37,9 triliun. Penerbitan SBSN seri SDHI digunakan untuk general financing (pembayaran APBN secara umum), dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik (earmarked).
Penggunaan dana untuk infrastruktur tersebut juga pada gilirannya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan jamaah haji sebagai stakeholder dana haji.
“Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik jemaah haji,” kata Kepala Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Tanti Widia dalam siaran persnya Kamis (18/10), menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan mengenai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Kepala Divisi Komunikasi dan Humas BPKH itu menegaskan, bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh DPR.
Karena itu, Tanti menjamin, dana haji yang diinvestasikan di suku dana haji di Pemerintah tetap utuh, bahkan terus dikembangkan dan tidak ada yang berkurang.
“Pemerintah selalu mengembalikan pokok suku dana haji pada saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil tepat waktu dan tepat jumlah,” jelas Tanti.
Mengenai nilai manfaat bagi jemaah haji, Tanti Widia juga menjelaskan, biaya haji bagi jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal dan setoran lunas jemaah haji yang bersangkutan, dan nilai manfaat dan hasil penempatan dan investasi dana haji.
Penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat itu, menurut Tanti, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Adapun mulai tahun 2018 sesuai UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, lanjut Tanti, sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada jemaah tunggu dalam bentuk virtual account.
“Pemerintah dan BPKH menjamin bahwa jemaah haji yang berangkat dipastikan mendapatkan pelayanan memadai, dan dipenuhi semua hak-hak keuangan. Sedangkan jemaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat (virtual account), dan tidak ada penerapan sistem Ponzi,” tegas Tanti.
Tanti kembali menegaskan, pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara hati-hati, aman, dan tidak berbahaya bagi jemaah haji berangkat maupun jemaah haji tunggu.
Terakhir, BPKH menjelaskan tidak ada masa tunggu hingga akhir hayat sebagaimana statemen yang diviralkan melalui Salamuddin Daeng, kecuali pihak yang terkait membatalkannya atau meninggal dunia. Adapun di antara faktor semakin lamanya masa tunggu, menurut BPKH dan Kementerian Agama, dikarenakan semakin meningkatnya kuota haji di setiap tahunnya.
Manfaat pengelolaan dana haji secara benar dan transparan di era Jokowi juga telah membuahkan hasil dengan semakin tingginya tingkat kepuasan Jamaah Haji Indonesia. Hal tersebut diungkap oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) saat menyurvei jamaah haji di Arab Saudi terkait Indeks Kepuasan Haji Indonesia (SKJHI). Angka kepuasannya pun mencapai 92 persen.
“Sebenarnya, pernyataan kontroversial yang Salamuddin sampaikan sudah lama. Tapi, kami harus menanggapi itu, supaya tidak ada salah paham dan timbul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,”ujar Tanti Widia Jumat (19/10/2018).
Koordinator Survei BPS Edi Prawoto menyebut, jumlah jemaah haji Indonesia yang disurvei adalah 14.400 orang.
Menurut Edi, angka 14.400 merupakan sampel jemaah haji sebenarnya. Jadi, kata Edi, dari jumlah itu sudah ada antisipasi 30 persen kalau jemaah tidak merespon.
“Jadi kalau sampelnya cuma terpenuhi 70 persen saja, itu sudah sama seperti 100 persen,” ucapnya.
Bagi Edi yang terpenting adalah target survei tercapai. “Harusnya setiap regu ada sepuluh jemaah. Tetapi rata-rata jemaah yang respons setiap regunya sekitar 85 persen,” kata dia.
Edi menjelaskan metode yang digunakan dalam survei kepuasan jemaah haji ini menggunakan probability sampling, artinya setiap jemaah punya kemungkinan yang sama untuk terpilih (sebagai sampel).
“Untuk menggunakan metode ini diperlukan sampling print artinya semua populasi yang akan di sampel didapatkan dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat),” terangnya.
Dari sample yang diolah di Jakarta, kata Edi, sudah ada informasi sampel regu yang akan terpilih. Dari situ, ucapnya, bisa terlihat keberadaan regu, rombongan, dan kloternya.
“Nah, untuk menentukan besaran sampel, kita ukur, berapa sih sampel yang dapat kita gunakan untuk mengukur populasi, didapatkanlah angka 14.400,” papar Edi.
Kesaksian para jamaah haji tahun 2018 juga diungkapkan langsung oleh para jamaah haji Indonesia.
“Alhamdulillah saya sangat senang dengan layanan pemerintah dari awal hingga akhir,” ujar haji kloter SOC-027 Emi Masruroh di Hotel Ummul Qura, Mahbas Jin, Makkah, seperti dikutip dari laman www.haji.kemenag.go.id, Rabu (5/9/2018).
Kepada tim Media Center Haji Daerah Kerja (MCH Daker) Makkah, Emi bercerita sangat menikmati layanan transportasi, akomodasi, dan katering serta tempat tinggal.
“Sejak di Madinah, Makkah dan Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna) bagi saya layanan yang diberikan luar biasa bagusnya. Pemerintah membuktikan komitmen layanan dan janjinya kepada kami seluruh jemaah haji Indonesia,” ucap istri Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih itu.
Hal senada juga diungkapkan haji lain, yaitu Abdul Mustaqim. Abdul menilai, layanan yang diterima jemaah nyaman dan bagus.
“Layanan ibadah haji tahun ini bagi kami telah memuaskan. Transportasi nyaman, busnya juga bagus,” ucapnya.
Sementara jemaah lainnya, pasangan suami istri Cahyo Widodo dan Tri Suprihatin, sepakat bahwa layanan sudah bagus.
“Apalagi layanan kesehatan, kami mudah mendapatkan obat,” kata keduanya sumringah.
Mereka pun mengaku sangat senang dengan layanan yang diberikan selama di Tanah Suci.
Lalu, Ketua kloter SOC-027 Ahmad Ripa’i mengatakan, jemaahnya berjumlah 360 orang. “Alhamdulillah saat ini jumlah jemaah lengkap, semoga sampai di Indonesia juga tetap lengkap dan selamat,” kata dia.
Menurut Ripa’i, sewaktu pemberangkatan, kloternya mengadakan mujahadah agar mendapat kelancaran dan keselamatan. “Alhamdulillah seluruh jemaah di kloter tetap kompak, kuncinya ada di komunikasi, yakni musyawarah dan dialog,” pungkasnya.
No comments:
Post a Comment