Jakarta - Polri meminta seluruh pihak tidak melakukan negative campaignmaupun black campaign pada Pemilu 2019. Polri berharap kampanye yang dilakukan bersifat sejuk dan damai.
"Ya kalau bisa, jangan semualah, jangan negative campaign, jangan black campaign, jangan. Kita tahu negative campaign itu apa, black campaignapalagi. Tetap saja sampaikan berita yang sejuk-sejuk," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
"Kontestasi sudah diatur oleh KPU dan UU apa yang perlu disampaikan diatur semua," sambungnya.
Setyo menyayangkan ada politikus yang memperbolehkan melakukan negative campaign. Menurutnya, pernyataan itu tidak mendidik masyarakat.
"Negative campaign menyebarkan kelemahan orang. Saya sedih sekali kemarin ada politisi yang bilang boleh menyebarkan negative campaignasalkan 20 persen. Siapa yang bisa memperseni itu, siapa? Ini jelas tidak mendidik masyarakat," ucapnya.
Dia khawatir negative campaign tersebut akan terpeleset kemudian mengarah ke hoax, meskipun disertai data ataupun fakta.
"Ya itu saya khawatir terpeleset di dalam hoax lagi, sekarang kelemahan itu bisa dicek atau tidak. Ini harus di-anu lagi, khawatirnya itu menjadi terpeleset dan jadi hoax," kata Setyo.
Setyo menjelaskan, bila dalam berkampanye mengandung dan terindentifikasi hoax, para pelaku akan dikenai UU ITE Pasal 28 Tahun 2016.
"Yang ada adalah menyebarluaskan hoax UU ITE Pasal 28 dengan ancaman 6 tahun dan denda Rp 1 M," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya berkampanye negatif untuk meraih suara dalam Pemilu 2019. Dia menegaskan kampanye negatif adalah kampanye yang menitikberatkan pada kelemahan lawan, tapi harus didasari fakta.
"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign, cukup 20 persen," kata Sohibul dalam konsolidasi nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (14/10).
(ibh/idh)
No comments:
Post a Comment