Dilakukan di luar Masa kampanye, Pengamat, “Gerakan #2019GantiPresiden Termasuk Upaya Makar Terhadap Pemerintahan Resmi”

Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan, Rr Dewinta Pringgodani SH MH menilai bahwa Gerakan #2019GantiPresiden dapat memicu perpecahan. Hal semacam itu merupakan cerminan gerakan politik jalanan yang disinyalir telah ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Gerakan #2019 ganti presiden yang dilakukan oleh Neno Warisman sangat berisiko memicu perpecahan di kalangan anak bangsa. Gerakan ini tidak bisa dilarang tapi mengganggu ketertiban umum karena disinyalir terdapat kepentingan parpol tertentu yang takut bersaing melawan Jokowi di Pilpres 2019.

Tagar tersebut seharusnya digaungkan saat masa kampanye pada tahun 2019 mendatang, bukan di tahun 2018 karena melanggar Pemilu dan menyalahi KUHP.

Menurut Romli Atmasasmita tagar #2019GantiPresiden yang di keluarkan di 2018 ini adalah upaya mengajak makar terhadap pemerintahan yang sah. Jika ada yang ingin mengganti pemerintahan saat ini, sebaiknya gunakan saluran resmi seperti DPR atau menunggu Pilpres 2019.

Gerakan #2019GantiPresiden banyak di tentang berbagai pihak dari berbagai daerah yang menyatakan dengan tegas bahkan menolak kedatangan tokoh-tokoh pergerakan ini seperti Neno Warisman, Mardhani ali Sera dan Ratna Sarumpaet.

Peristiwa penolakan kedatangan Neno Warisman di Riau baru-baru ini bukanlah bentuk persekusi namun merupakan aspirasi dan suara masyarakat yang tidak menginginkan adanya perpecahan bangsa.