Jakarta - Kenaikan tunjangan anggota TNI-Polri terbilang sangat signifikan. Bahkan hingga 771 persen untuk anggota Babinsa. Presiden Joko Widodo menepis kenaikan itu bermuatan politik jelang Pilpres 2019.
"Tidak ada yang namanya TNI-Polri itu politik adalah politik negara. Nggak boleh ke mana-mana. Sudah jelas. Saya tekankan berkali-kali kepada Panglima, Kapolri semuanya selalu saya tekankan," ujar Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018).
"Politik TNI dan Polri adalah politik untuk negara. Negara itu siapa rakyat, pemerintah yang sah," lanjutnya.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan kenaikan tunjangan untuk Babinsa. Tak tanggung-tanggung, kenaikan tunjangan Babinsa hingga 771 persen.
"Selain itu khusus untuk Babinsa, saya kalau pas ke daerah, kalau turun ke desa, itu mendengar. Oleh sebab itu, Babinsa juga dimulai nantinya di bulan Juli, akan ada kenaikan pendapatan operasional yang biasanya per bulan terendah itu Rp 310.000, akan dinaikkan menjadi Rp 2.700.000. Ini melompat 771 persen," ujar Jokowi.
Jokowi berharap kenaikan pendapatan operasional dari semula Rp 1.335.000 menjadi Rp 3.600.000 membuat Babinsa yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) akan senang.
"Saya kira, seluruh Babinsa yang mendengar pengumuman ini akan sangat bergembira, terutama yang berada di pelosok-pelosok," ucap Jokowi yang diiringi tepuk tangan meriah.
Begitupun dengan kenaikan tunjangan bagi anggota TNI dan Polri. Kenaikan tersebut berupa tunjangan kinerja.
"Selain itu juga akan saya umumkan mengenai kenaikan tunjangan kinerja, tukin, yang akan diberikan juga di bulan Juli, TNI Polri. Semuanya naik jadi 70 persen," ujar Jokowi.
(nkn/jbr)
No comments:
Post a Comment