Jakarta – Isu utang selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan masyarakat. Namun, masyarakat sebaiknya lebih cerdas dan bijak memilah dalam menerima maupun mengedarkan informasi dan berita terkait isu utang.
Masyarakat diharapkan agar tidak mudah diprovokasi mengenai utang negara, karena perekonomian Indonesia lebih sehat dan kemampuannya lebih baik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ditambah dengan perkembangan infrastruktur dan pembangunan bandara serta pelabuhan yang optimal sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia dan meningkatkan persatuan bangsa.
Besaran utang Indonesia secara jumlah memang bertambah pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, namun hal tersebut tidak lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya karena size ekonomi bangsa juga mengalami peningkatan yang sangat signifikakan.
Proporsi utang Indonesia stabil dan proporsional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), yakni dibawah 30%. Bahkan Indonesia tidak masuk dalam daftar 19 negara dengan jumlah hutang terbanyak versi Business Insider.
Untuk diketahui, batas maksimum utang yang boleh dimiliki oleh pemerintah sesuai ketentuan UU adalah 60% dari PDB.
Dengan demikian, utang Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura apalagi Jepang yang memiliki rasio utang di atas 200%. Pemerintah tidak akan membiarkan utang negara mencapai besaran seperti negara-negara tersebut, dengan tetap melakukan pengawasan terhadap proporsi utang dan memastikan bahwa utang tersebut produktif.
Pemerintah terus akan berusaha untuk mengelola ekonomi bangsa dengan sangat hati-hati dan transparan.
No comments:
Post a Comment