SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden RI Joko
Widodo meminta para ulama dan penyuluh agama untuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dalam setiap khotbahnya.
Presiden mengatakan,
kritik terhadap pemerintah sah-sah saja disampaikan, termasuk dalam khotbah
agama, asal didasari data dan diikuti dengan tawaran solusi. "Kritik itu
ada basis datanya dan memberi solusi.
Kalau ndak, ya
namanya mencela, cemooh, menjelek-jelekkan. Ini yang tidak boleh dikembangkan
dalam khotbah-khotbah agama. Yang disampaikan adalah bagaimana kita menjaga
persatuan, persaudaraan, menjaga kerukunan," ungkapnya ketika berbicara di
depan para penyuluh agama di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4/2018).
Para ulama, lanjut
Jokowi, diharapkan bisa menyampaikan pesan yang baik kepada para jemaah. Dengan
demikian, warga bisa hidup dalam keharmonisan, apalagi di tengah momen
menjelang pilkada.
"Optimisme
harus kita kembangkan. Jangan mengembangkan prasangka yang tidak baik, jangan
mengembangkan prasangka curiga di antara kita. Kita ini kadang sering tidak
bisa membedakan mana yang kritik dan mana yang mencela. Beda lho itu. Mana yang
kritik dan mana yang mencemooh, beda, mana yang kritik dan mana yang
menjelek-jelekkan," ucap Jokowi.
Sementara itu,
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin meminta para penyuluh agama, mubaligh
serta da'i untuk dapat menyampaikan khotbah yang mendidik dan tidak
memprovokasi.
Menurut Lukman,
mereka adalah tulang punggung Kemenag untuk menyampaikan pesan damai dan
kebaikan. "Mereka (penyuluh agama) ini hidup di tengah masyarakat, mereka
juga menyerap aspirasi. Mereka pendukung pembangunan nasional," ujar
Lukman. Oleh karena itu, dalam konstelasi politik yang makin meningkat, para
penyuluh agama memiliki peran besar dalam menjaga situasi yang kondusif.
"Kami edarkan 9
seruan Menag terkait sebaiknya penceramah, ini seruan tahun lalu,"
tambahnya. 9 isi seruan tersebut adalah:
1.
Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan
komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi martabat
kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.
2.
Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai
dan bersumber dari ajaran pokok agama. (Baca juga: Zulkifli Hasan: Amien Rais
Bicara Partai Setan sebagai Pembina Alumni 212)
3.
Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran
kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran
kebencian yang dilarang oleh agama manapun.
4.
Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi
pencerahan spriritual, intelektual, emosional dan multikultural. Materi
diutamakan berupa nasehat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada
kebaikan, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa
serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
5.
Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat
konsensus bangsa Indonesia, yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika.
6.
Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA
(suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu
kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.
7.
Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan
dan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar atau
dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan
diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif.
8.
Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik
praktis dan atau promosi bisnis.
9.
Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan
penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah
Sumber:
https://regional.kompas.com/read/2018/04/15/12000041/jokowi-minta-ulama-bicarakan-kerukunan-dalam-khotbah-bukan-cemooh.
No comments:
Post a Comment