Sedih dan kecewa, perasaan inilah yang banyak
menghampiri masyarakat penikmat berita. Bagaimana tidak sedih melihat
media yang hanya mengutamakan popularitas tanpa memperhatikan
keakuratan berita atau tulisan yang dipublikasikan. Seharusnya media
dapat menjadi sumber informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya
bagi masyarakat. Salah satu studi kasusnya adalah banyaknya berita yang
berisi tuduhan yang berusaha untuk menjatuhkan Presiden bangsa ini,
Bapak Joko Widodo. Bahkan, tuduhan negatif tersebut juga dirasakan oleh
hampir seluruh pejabat di Kabinet Kerja saat ini. Seakan-akan kerja
keras mereka selama ini tidak mendapatkan dukungan dan pernghargaan dari
media atau masyarakat Indonesia, namun hanya mendapatkan fitnah dan
tuduhan negatif.
Satu persatu tuduhan memghampiri Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo. Masyarakat sibuk dengan asumsinya sendiri, sibuk dengan
memperdebatkan informasi kebohongan yang mendeskriditkan Pemerintahan
dengan mengkaitkan isu PKI. Pernyataan demi pernyataan telah dilakukan
Jokowi untuk menjawab tuduhan miring yang ditujukan padanya. Tapi
tuduhan miring masih tetap dihembuskan oleh pihaj yang menganggap Jokowi
adalah seorang musuh politiknya, sehingga dengan tega melayangkan
tuduhan serta fitnah keji kepada Jokowi hingga keluarganya semata untuk
menjatuhkan Beliau.
Mendekati pilkada, isu PKI terus dihembuskan oleh kelompok ujaran
kebencian serta dikaitkan dengan isu SARA melalui akun-akun anonim yang
tidak mudah ditelusuri jejaknya. Isu PKI diangkat kembali untuk
mendeskriditkan Pemerintah, salah satu isu yang saat ini beredar di
dunia maya tertuju pada latar belakang Jokowi yang dikaitkan dengan
keturunan PKI. Hal ini sudah mendapat pernyataan resmi dari Ibunda
Jokowi yang membantah bahwa keluarganya pernah terlibat dalam gerakan
komunisme di Indonesia.
Indonesia merupakan negara cerdas. Negara yang dapat bersaing dengan
negara lain sudah dipastikan bahwa negara tersebut cerdas, sehingga
pemimpinnya pun tidak sembarang dipilih. Indonesia memiliki instansi
terbaik dalam melakukan tugasnya, salah satunya Badan Intelijen Negara
(BIN) dimana pada masa Sutiyoso, BIN telah menyelidiki latar belakang
Jokowi dan terbukti bahwa Jokowi bukan keturunan PKI. Terdapat fakta
bahwa Presiden Jokowi pernah menyatakan, “Isu yang menyebut saya PKI
adalah penghinaan. Berulang kali saya jelaskan bahwa Bapak dan Ibu saya
itu haji. Keluarga saya jelas. Orangnya juga sudah kenal semua. Kakek
saya lurah di Karanganyar, sedangkan kakek dari Ibu adalah pedagang
kecil.”
Sebagai masyarakat harus percaya dengan pemimpin negaranya. Sejak
tersebar isu Jokowi seorang PKI dari tahun 2014 hingga saat ini tidak
ditemukan adanya kelompok, markas serta keributan yang dilakukan oleh
kelompok yang mengatasnamakan PKI. Berita yang tersebar hanya asumsi
yang tidak mendasar dari oknum kepentingan yang menghalalkan segala cara
dengan menyebarkan berita kebohongan dan mempermainkan masyarakat
Indonesia untuk saling membenci.
Sungguh miris melihat beberapa masyarakat yang sibuk berlomba
menghujat Presiden RI. Apabila kita berfikir menggunakan logika, untuk
apa Jokowi membuat program kerja untuk merubah wilayah perbatasan
menjadi halaman depan Indonesia, dengan membangun jalan tol di wilayah
Papua dan wilayah lainnya? Berusaha memajukan insfrastruktur wilayah
perbatasan?
Ya itu semua dilakukannya karena Jokowi memiliki rasa nasionalis yang
berdasarkan pancasila, sehingga beliau ingin menyamaratakan seluruh
wilayah di Indonesia agar tidak ada lagi kalimat “terbelakang”. Semua
ini butuh proses dan proses inilah yang membutuhkan dukungan masyarakat
itu sendiri. Mengapa minimnya pemberitaan terkait keberhasilan kinerja
Jokowi yang saat ini sudah mulai terasa? Mengapa minimnya apresiasi
masyarakat terhadap kinerja Jokowi yang telah berhasil membangun
Indonesia dari pinggir?
Oleh karena itu, diharapkan masyarakat mampu dan teliti dalam
menyikapi berita kebohongan serta dapat melihat indikasi seseorang dapat
dinyatakan PKI atau tidak. PKI dapat dijadikan senjata tajam karena PKI
telah melekat dibenak masyarakat Indonesia sebagai organisasi terlarang
yang membawa luka lama bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai masyarakat
yang budiman alangkah lebih baiknya untuk tidak terprovokaai terhadap
isu tersebut.
Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dialami di Indonesia,
melihat keanekaragaman yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Namun,
perbedaan ini bukan alasan untuk melakukan upaya menyebarkan informasi
berupa fitnah dan kebohongan apalagi menyangkut latar belakang seorang
pemimpin bangsa dengan fakta yang tidak mendasar dan demi keuntungan
diri sendiri akan mendapatkan sanksi yang besar.
Sumber : http://stopfitnah.com/jangan-mau-di-bodohi-oleh-berita-hoax/
No comments:
Post a Comment